Bamsoet nilai sistem demokrasi pemilihan segera wajib dikaji ulang

Bamsoet nilai sistem demokrasi pemilihan segera wajib dikaji ulang

Ibukota –

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menafsirkan sistem demokrasi dengan pemilihan segera diperlukan dikaji ulang akibat sistem yang dimaksud menyokong adanya demokrasi yang bersifat transaksional di sedang penduduk apabila berkaca pada pemilihan 2009 hingga pemilihan raya 2024.

 

Pria yang digunakan akrab disapa Bamsoet itu mengatakan, maraknya kebijakan pemerintah transaksional mengikis idealisme dan juga komitmen urusan politik sebagai sarana perjuangan mewujudkan aspirasi rakyat. Model demokrasi transaksional yang dimaksud menurutnya bukan menjadikan melembaganya demokrasi substansial yang terkonsolidasi.

 

"Masyarakat tiada segan untuk memohonkan uang secara segera terhadap calon anggota legislatif (Caleg). Para Caleg pun secara terang-terangan tidak ada 'malu' memberikan uang terhadap rakyat untuk memilih dirinya," kata Bamsoet di keterangan resmi yang diterima di dalam Jakarta, Rabu.

Baca Juga  Anies Baswedan: Sudah Waktunya KPK Dipimpin Orang Berintegritas

 

Adapun ia mengusulkan hal yang dimaksud ketika mengisi mata kuliah 'Karakter Bangsa juga Bela Negara' dengan tema 'Demokrasi Indonesia' terhadap siswa Pascasarjana Universitas Pertahanan. Demokrasi transaksional pada pemilihan raya 2024 menurutnya semakin masif dan juga terbuka dibandingkan tiga pilpres sebelumnya.

 

Berdasarkan hasil pemilihan 2024, menurutnya banyak calon legislatif (caleg) yang tersebut memiliki kualitas lalu kapabilitas sebagai anggota badan harus tersingkir, sebab maraknya urusan politik transaksional ke masyarakat. Persaingan para caleg menurutnya justru lebih banyak didominasi oleh kekuatan finansial, lantaran visi, misi, kegiatan kerja terkalahkan oleh 'serangan fajar' mendekati pencoblosan.

Baca Juga  Pertamina Tegaskan Keseriusan NZE 2060 di area COP-28

 

Dia pun memandang ada sebagian komunitas yang lebih besar mengutamakan berapa besar uang yang digunakan diterima dari para caleg. Bahkan, kata dia, tiada jarang ada satu pemilih yang mana menerima 'serangan fajar' dari dua hingga tiga caleg sekaligus.

 

"Istilah nomer piro wani piro (NPWP) berubah jadi hal biasa di berada dalam masyarakat. Pemilih tidak ada lagi mengutamakan kualitas kemudian kapabilitas para caleg," katanya.

 

Menurutnya tidak tidak ada mungkin saja apabila sistem demokrasi dengan segera di pemilihan ataupun pemilihan gubernur terus dipertahankan, demokrasi di dalam Negara Indonesia semata-mata bergantung pada nominal rupiah lalu tidak lagi memperjuangkan aspirasi rakyat.

 

Sehingga sistem yang digunakan dianut oleh bangsa Tanah Air itu sangat berkemungkinan menggiring pendatang untuk terjerat pada aksi korupsi. Hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sistem demokrasi dengan segera mempunyai daya rusak yang tersebut luar biasa.

 

"Tidak aneh bila sejumlah kepala tempat ataupun anggota komite yang tersangkut persoalan hukum korupsi, lantaran ketika pemilihan mereka itu mengeluarkan biaya yang mana sangat tinggi," katanya.

Baca Juga  Bawaslu Jakbar fokuskan pengawasan pada logistik pemilihan umum lalu APK

Artikel ini disadur dari Bamsoet nilai sistem demokrasi pemilihan langsung perlu dikaji ulang

 

Check Also

Menko Polhukam bentuk kelompok khusus tangani persoalan hukum magang ke Jerman

Menko Polhukam bentuk kelompok khusus tangani persoalan hukum magang ke Jerman

“Ya pasti nanti akan kami bentuk grup khusus,” Yogyakarta – Menteri Koordinator Sektor Politik, Hukum …