Generasi Muda Harus Teliti Memilah Lowongan Kerja Luar Negeri

Generasi Muda Harus Teliti Memilah Lowongan Kerja Luar Negeri

lingkarpost.com – INFO NASIONAL – Pekerja Migran Indonesia (PMI) sekarang perlu lebih lanjut waspada dengan praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) khususnya yang dimaksud bermodus penipuan daring atau online scamming. Hingga Agustus 2023, tercatat tambahan dari 2.800 PMI/ Warga Negara Indonesia (WNI) dengan kasus online scam yang dimaksud ditangani oleh Perwakilan RI di dalam negara-negara Asia Tenggara.

Guna meningkatkan kesadaran juga mencegah rakyat terjerat dalam kasus TPPO, Direktorat Jenderal Informasi kemudian Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi serta Informatika (Kemenkominfo) menyelenggarakan Forum Literasi Hukum serta HAM Digital (FIRTUAL) dengan tema “Pencegahan kemudian Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Melalui Online Scamming” di area Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Plt. Direktur Informasi kemudian Komunikasi Politik, Hukum, serta Keamanan (Polhukam), Kementerian Komunikasi juga Informatika (Kemenkominfo) yang dimaksud diwakili oleh Ketua Tim Informasi juga Komunikasi Hukum kemudian HAM, Astrid Ramadiah Wijaya, menyampaikan bahwa TPPO perlu diwaspadai oleh masyarakat. Terlebih bagi warga yang terlibat mencari lowongan pekerjaan pada situs daring kemudian media sosial. 

“Kementerian Komunikasi lalu Informatika berperan dalam pencegahan TPPO melalui dua strategi, yang mana pertama adalah menindak konten atau situs yang tersebut sudah melakukan perekrutan tenaga kerja secara ilegal. Jika menemukan konten-konten atau iklan di tempat media sosial yang tersebut mengarah ke TPPO, instansi lalu publik dapat menyampaikan aduan ke situs: aduankonten.id. Strategi kedua adalah melakukan berbagai sosialisasi akan bahaya TPPO seperti kegiatan hari ini,” papar Astrid pada sambutannya, 14 November 2023.

Baca Juga  Di Pertemuan Menhan ASEAN, Prabowo Ingatkan Ancaman Konflik Indo-Pasifik Makin Kompleks

Astrid menjelaskan bahwa perkara TPPO telah dilakukan menjadi urgensi yang mana dibahas dalam pertemuan KTT ke-42 ASEAN di area Labuan Bajo. Para pemimpin ASEAN mendeklarasikan Pemberantasan Perdagangan Manusia Akibat Penyalahgunaan Teknologi, sebagai bentuk keseriusan ASEAN untuk memberantas perbuatan pidana perdagangan orang (TPPO) dengan meningkatkan kapasitas penegak hukum dan juga lembaga terkait, serta memberikan bantuan kepada korban.

Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Judha Nugraha menjelaskan bahwa lowongan kerja dalam luar negeri dengan penawaran yang begitu menarik menjadi awalan dari modus operandi online scamming

“Lowongan kerja ini ada di dalam sekitar kita, beredar di dalam sosial media kemudian menjadi pintu masuk dari kasus-kasus online scam. Dari kasus-kasus yang kami tangani, kasus ini berawal dari lowongan kerja di dalam medsos yang tersebut menawarkan gaji juga infrastruktur besar,” jelas Judha.

Korban yang dimaksud terpedaya, dijelaskan Judha akan diurus tiket juga dokumen perjalanannya tanpa ada visa kerja. Kemudian korban akan dibawa ke negara tujuan ataupun ke negara-negara transit untuk dipekerjakan sebagai online scammer (penipu daring). Korban dipekerjakan untuk menjadi penipu, salah satunya love scam yang mendekati target dengan pendekatan romantis lalu diajak untuk penanaman modal bodong atau mengirimkan beberapa jumlah uang.

“Begitu tiba dalam perusahaan online scam center, mereka akan dipaksa memproduksi akun-akun media sosial palsu kemudian kemudian diberikan daftar target korban lalu jumlah agregat target yang dimaksud harus dicapai dalam satu bulan. Rata-rata targetnya sekitar Rp 60 jt kemudian ketika tidak ada mencapai target akan ada sanksi seperti penyiksaan verbal, fisik, atau ancaman akan dijual ke perusahaan scam yang lain,” tambah Judha.

Baca Juga  Terima Pengurus LKS Mahasiswa, Bamsoet Ajak Perkuat Kesetiakawanan Sosial

Permasalahan TPPO yang mana terjadi saat ini tiada hanya sekali menyasar kelompok rentan seperti perempuan lalu anak. Lewat modus online scamming, praktik TPPO sekarang ini menyasar korban yang mana melek teknologi lalu tergolong dalam usia produktif. Profil korban yang dituju umumnya berusia muda yakni 18–35 tahun.

“Korban biasanya berasal dari usia muda, berpendidikan, bahkan kami pernah mencatat korban dengan gelar master (pascasarjana), juga yang tersebut umumnya akrab dengan berbagai teknologi digital,” tegas Judha.

Kepala Subdirektorat V/Siber, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Asep Suherman, turut setuju terkait profil korban TPPO saat ini. Korban bukan lagi berasal dari golongan prasejahtera kemudian tak berpendidikan, namun sekarang bergeser ke kelompok berpendidikan yang dimaksud hampir setiap saat terpapar teknologi.

“Selain lewat media sosial, perekrutan online scamming juga dapat terjadi lewat kerabat, teman, atau kenalan. Karena korban yang digunakan sudah terjerat akan diancam, didenda, atau diiming-imingi komisi untuk merekrut pekerja lain,” jelas Asep.

Korban TPPO diungkapkan Asep, kadangkala tidaklah mau melaporkan kepada pihak berwajib oleh sebab itu adanya rasa malu. Selain itu, korban juga menerima ancaman atau tiada mengetahui dengan jelas pelaku perekrutan. Pencegahan lalu sosialisasi kepada masyarakat, tentunya begitu penting. Khususnya untuk tidak ada mudah terbuai oleh berbagai lowongan kerja dalam luar negeri.

Baca Juga  Dugaan Pemerasan SYL, Firli Bahuri Akan Diperiksa Hari Ini

“Celahnya lantaran ada angan-angan dan juga pandangan bahwa jika bekerja di area luar negeri adalah suatu pencapaian juga dinilai hebat. Apalagi jika diiming-imingi dengan gaji yang besar, kejahatan ini harus bersama-sama ditangkal akibat TPPO sangat terorganisir juga sistematis,” jelas Asep.

Terkait dengan praktik TPPO bermodus online scamming, generasi muda termasuk ke dalam kelompok yang tersebut rentan sebagai korban. Khususnya, para lulusan baru (fresh graduate) yang tersebut sibuk mencari pekerjaan. Di sisi lain, Dosen dan juga Ketua Bagian Sistem Peradilan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Al. Wisnubroto, juga mengingatkan perihal peran orang tua supaya lebih lanjut waspada terhadap berbagai lowongan kerja, jangan sampai mengupayakan anak untuk bekerja dalam luar negeri semata-mata oleh sebab itu tawarannya yang dimaksud menarik. 

“Para lulusan yang mana belum menemukan pekerjaan, seringkali menemukan pertanyaan lalu tekanan dari sekitar, yang mana dapat jadi akan terjebak pada lowongan-lowongan kerja di tempat luar negeri yang digunakan persyaratannya mudah. Jangan sampai hal seperti ini pada teman-teman mahasiswa,” kata Wisnubroto.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Theresia Anita, yang tersebut mengimbau para mahasiswa untuk lebih besar paham persoalan praktik TPPO. Kegiatan yang mana berlangsung secara hybrid ini dihadiri oleh sekitar 300 orang mahasiswa kemudian rakyat umum. Harapannya, warga dapat semakin menyadari tentang praktik TPPO melalui modus online scamming dan dapat berperan bergerak dalam melaporkan berbagai lowongan kerja yang dimaksud berpotensi ke arah penipuan.(*)

Check Also

TPN Ganjar-Mahfud Bilang Larangan Pemasangan APK di Angkot Bentuk Ancaman

TPN Ganjar-Mahfud Bilang Larangan Pemasangan APK dalam Angkot Bentuk Ancaman

Lingkar Post – Jakarta – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, mengecam tindakan Dinas Perhubungan (Dishub) …