Tim hukum Ganjar duga Pilpres 2024 dipenuhi pelanggaran prosedural

Tim hukum Ganjar duga Pilpres 2024 dipenuhi pelanggaran prosedural

Ibukota Indonesia –

Tim hukum pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md menduga pemilihan presiden (Pilpres) 2024 dipenuhi dengan pelanggaran prosedural pemilihan umum (pemilu) ke seluruh wilayah Indonesia.

 

"Semuanya tentu memunculkan keraguan mengenai hasil dari Pilpres 2024 lalu bahkan mengakibatkan gejolak sosial ke masyarakat," kata Tim hukum pasangan ganjar-Mahfud, Raghado Yosodiningrat, dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di dalam Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu.

 

Ia membeberkan, pelanggaran sebelum hari pemungutan pengumuman dimulai dengan penerimaan pendaftaran pasangan calon terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

 

Raghado menilai, pendaftaran pasangan calon yang disebutkan tidaklah memenuhi kriteria pada Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. Selain itu, kata dia, terdapat pula kejanggalan serta kesalahan data di Daftar Pemilih Tetap (DPT).

 

Selanjutnya pada hari pemungutan suara, ia mengungkapkan dugaan pelanggaran dibagi berubah menjadi dua, yaitu pada tahapan pemungutan pendapat juga tahapan penghitungan suara.
Dalam tahapan pemungutan suara, ia menyebutkan ada beberapa pelanggaran yang dimaksud terjadi, yaitu ketidaksesuaian jadwal pemungutan kata-kata di dalam 37.466 tempat pemungutan pengumuman (TPS), sebagaimana dicatat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Baca Juga  Diserang Roket, Kapal Inggris Ternyata Dibajak di area Laut Arab

Selain itu, ada kekurangan lalu kelebihan pendapat dalam 10.496 TPS sebagaimana dicatat oleh Bawaslu maupun pelanggaran yang digunakan dicatat sendiri dari sampel C Hasil salinan.

 

Pelanggaran lain pada tahapan pemungutan suara, yakni kelompok pelopor pemungutan pendapat (KPPS) tidak ada menjelaskan cara pemungutan lalu penghitungan kata-kata pada 5.449 TPS sebagaimana dicatat oleh Bawaslu, pemilih menggunakan haknya lebih tinggi dari sekali pada 2.413 TPS sebagaimana dicatat oleh Bawaslu, juga surat ucapan yang telah tercoblos untuk pasangan calon terpilih, misalnya sebagaimana terbentuk ke Jawa Barat.

 

Sementara di tahapan penghitungan suara, lanjut dia, beberapa pelanggaran yang berlangsung dalam bentuk penghitungan pendapat yang diwujudkan sebelum waktu pemungutan pendapat selesai di dalam 3.463 TPS sebagaimana dicatat oleh Bawaslu juga KPPS tak memberikan C Hasil Salinan ke 1.895 TPS sebagaimana dicatat oleh Bawaslu.

 

"Bahkan saksi PDIP pada serangkaian rekapitulasi nasional Pilpres 2024 telah lama menyatakan di pada catatan kejadian khusus bahwa saksi Pilpres 2024 dalam Papua Pegunungan tidak ada mendapatkan salinan hasil maupun salinan hasil kecamatan dari KPPS kemudian PPK," tuturnya.

 

Dia melanjutkan, pelanggaran lainnya yang digunakan berjalan pada tahapan penghitungan suara, yakni ketidaksesuaian jumlah total surat pengumuman dengan jumlah total pemilih ke 2.162 TPS sebagaimana dicatat oleh Bawaslu maupun pelanggaran yang dimaksud dicatat dari sampel C Hasil Salinan.

 

Di sisi lain, Raghado menuturkan terdapat pula dugaan pelanggaran prosedural setelah hari pemungutan suara, yaitu pemakaian teknologi informasi SIREKAP yang tersebut mengakibatkan gejolak sosial di dalam masyarakat.

 

"Selain pelanggaran di dalam atas, juga ditemukan kejanggalan sebagai adanya partisipasi pemilih 100 persen berdasarkan DPT yang sebenarnya hampir tidaklah mungkin, namun tercatat berlangsung pada 18 provinsi di Indonesia," ucap Raghado menambahkan.
 

Artikel ini disadur dari Tim hukum Ganjar duga Pilpres 2024 dipenuhi pelanggaran prosedural

Baca Juga  Efek Buruh Tuntut UMP 2024 Naik 15%, Bikin Pemodal Kabur?

 

Check Also

Buka puasa bersatu Partai Demokrat dan juga Prabowo Subianto

Artikel ini disadur dari Buka puasa bersama Partai Demokrat dan Prabowo Subianto Baca Juga  Efek …