Related Articles
Jombang – Menteri Koordinator Politik Hukum lalu Ketenteraman (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto meminta semua pihak untuk menghargai langkah-langkah urusan politik yang tersebut berjalan ketika ini pasca pemilihan 2024 berlangsung.
Menkopolhukam menyimpulkan tiada ada intervensi pada pemilu. Jika ketika ini ada rute persidangan pada Mahkamah Konstitusi, itu adalah bagian dari mekanisme politik.
"Itu mekanisme politik. Kita ikuti hanya dan juga harus hargai semua tahapan dan juga dinamika urusan politik yang tersebut ada," katanya pada waktu Safari Ramadhan 2024 dalam Pondok Pesantren Tebuireng, Daerah Jombang, Jawa Timur, Rabu.
Ia pun menambahkan situasi keamanan seluruhnya terkendali. Pihaknya juga sudah ada koordinasi dengan seluruh jajaran yang digunakan ada, baik dengan TNI, Polri hingga BIN.
"Kami telah koordinasi dengan seluruh jajaran TNI, Polri, dengan BIN untuk merawat langkah-langkah demokrasi yang dimaksud ketika ini sedang berjalan juga prosesnya ketika ini di dalam Mahkamah Konstitusi (MK)," kata dia.
Sementara itu, Pengasuh Pesantren Tebuireng, Jombang, K.H. Abdul Hakim Mahfudz atau yang akrab disapa Gus Kikin menyatakan Pemilihan Umum 2024 telah berjalan kemudian selesai. Ia bersyukur pilpres berlangsung dengan aman.
"Pemilu sudah ada berjalan selesai lalu langkah-langkah selanjutnya itu semua ada aturannya. Jadi, kita tunggu hanya rute hukum itu. Tapi pemilihan umum sudah ada selesai serta alhamdulillah semua pada status aman," kata Gus Kikin.
Sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden juga Wakil Presiden (PHPU Presiden) 2024 dilaksanakan di MK, Rabu (27/3) .
Mahkamah Konstitusi (MK) pada waktu mengadakan sidang perdana penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden lalu Wakil Presiden (PHPU Presiden) Tahun 2024 dengan perkara yang dimohonkan pasangan calon Presiden juga Wakil Presiden nomor urut 01 Anies Rasyid Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden juga Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, juga DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
Anies mengatakan, pemilihan Presiden 2024 bukan berjalan secara bebas, jujur, kemudian adil.
Kuasa hukum pemohon Bambang Widjojanto menyampaikan pokok-pokok permohonan. Pemohon mendalilkan hasil penghitungan ucapan untuk pasangan calon Presiden dan juga Wakil Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (96.214.691 atau 58,6 persen) diperoleh dengan cara yang tersebut melanggar asas pilpres juga prinsip penyelenggaraan pilpres yaitu bebas, jujur, kemudian adil secara kritis melalui mesin kekuasaan juga pelanggaran prosedur.
Dalam petitumnya, pemohon memohon terhadap Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan batal Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Secara Nasional.
Pemohon juga mengajukan permohonan MK agar menyatakan diskualifikasi pasangan calon presiden kemudian duta presiden nomor urut 02 Prabowo-Gibran sebagai kontestan pemilihan raya 2024, diantaranya juga membatalkan Keputusan KPU yang berkaitan dengan penetapan pasangan calon 02 tentang penetapan nomor urut pasangan calon partisipan pemilihan umum presiden serta delegasi berhadapan dengan nama Prabowo-Gibran.
Selain itu, pemohon meminta-minta MK agar memerintahkan KPU melakukan pemungutan kata-kata ulang (PSU) tanpa mengikutsertakan pasangan calon 02 Prabowo Subianto kemudian Gibran Rakabuming Raka, dan juga memerintahkan untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk melakukan supervisi pada rangka penyelenggaraan amar putusan ini.
Artikel ini disadur dari Menkopolhukam ingatkan semua pihak hargai proses politik yang ada
