eksekutif Terbitkan Dokumen Transisi Energi, Tapi Dikritik Karena Setengah Hati

Pasalnya, minimnya target pensiun dini PLTU pada draf rencana ini, berpotensi memperlambat langkah reformasi sistem energi Indonesia menjadi tambahan hijau lalu ambisius.

Direktur Eksekutif lalu Ekonom CELIOS, Bhima Yudhistira mengatakan, dokumen CIPP JETP masih cukup kontradiktif. Target bauran energi terbarukan pada CIPP cukup ambisius, yakni mencapai 44% pada 2030. Namun, di dalam sisi lain, semata-mata dua PLTU yang mana masuk daftar pensiun dini di skema ini, yaitu PLTU Pelabuhan Ratu serta PLTU Cirebon.

“Sebagian PLTU yang dimaksud masuk pensiun dini, yakni PLTU Cirebon-1, sebenarnya telah masuk di skema ETM (energy transition mechanism/mekanisme transisi energi. Jadi seolah tidak ada ada niatan untuk benar-benar melakukan penutupan PLTU batu bara. JETP menjadi tidak ada jelas, awalnya mau pensiun PLTU batu bara justru tidak ada dijalankan dengan serius,” kata Bhima, Selasa (21/11/2023).

Harryadin Mahardika, Direktur Rencana Transisi Bersih, menambahkan, hal yang serupa pernah dilaksanakan Indonesia. Dalam Rencana Umum Daya Nasional (RUEN) yang digunakan diterbitkan pada 2014, Indonesia memiliki target bauran energi terbarukan 23% pada 2023 lalu 31% pada 2050.

Namun pada ketika yang mana sama, Indonesia juga memulai Rencana 35 Gigawatt (GW) yang tersebut mayoritas adalah PLTU batu bara. Penambahan PLTU akhirnya justru menggerus ruang pengembangan energi terbarukan, sehingga target bauran energi hijau tiada tercapai.

“Dalam dokumen CIPP, PLTU captive bukan dimasukkan. Padahal, pertumbuhannya sangat tinggi dari 1,3 GW pada 2013 menjadi 10,8 GW pada 2023, kemudian masih terus bertambah. Hal ini akan menjadi penghalang besar yang mana dapat menggagalkan target nol emisi Indonesia, seperti sebelumnya. Meski target CIPP tercapai 100%, target nol emisi Indonesia bukan akan pernah tercapai lantaran PLTU captive akan tetap saja hasilkan emisi pada total besar,” jelas Harryandi.

Leonard Simanjuntak, Kepala Greenpeace Indonesia mengungkapkan, sekalipun tetap memperlihatkan perlu dihargai sebagai salah satu inisiatif transisi energi, dokumen CIPP masih kompromistis lalu sangat terpencil dari trayektori untuk menahan kenaikan suhu pada 1,5 derajat Celcius. Pensiun dini PLTU yang mana hanya sekali 1,6 GW juga PLTU captive yang tersebut tidaklah dihitung di dokumen CIPP, akan jadi ganjalan skenario menuju net zero emission.

“Belum lagi kalau kita bicara tentang rencana pemerintah lalu sektor migas untuk meningkatkan produksi minyak bumi menjadi 1 jt barel per hari (bph) lalu gas bumi menjadi 12 miliar kaki kubik per hari pada 2030. Juga berbagai solusi palsu berbasis batu bara yang difasilitasi oleh RUU EBET. Semuanya itu berpotensi melumpuhkan skenario transisi energi Indonesia secara keseluruhan. Saya khawatir JETP dapat berakhir menjadi sebuah boutique project saja, tiada signifikan atau bahkan menjadi kosmetik pada kompleksitas transisi energi Indonesia,” tegasnya.

Asal tahu semata dokumen kebijakan kemudian komitmen pembangunan ekonomi atau comprehensive investment and policy plan (CIPP) sudah diresmikan pemerintahan. Dokumen ini berisi rencana rinci penanaman modal Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia.

JETP sendiri adalah gabungan pendanaan yang dimobilisasi oleh negara-negara progresif di rangka menggalang transisi energi di dalam Indonesia.

Menteri BUMN Erick Thohir yang juga menjabat sebagai Menko Kemaritiman lalu Penanaman Modal Ad Interim berharap pasca dokumen CIPP diresmikan, realisasi pendanaan harus berjalan. Dia menekankan agar dokumen CIPP tidak cuma buntalan kertas semata, namun ada hasil konkretnya.

“Tentu saya harap ini jangan hanya sekali kertas paperwork belaka tapi sama-sama serupa bagaimana implementasi komitmen sebanding sejenis untuk Indonesia lebih tinggi baik serta bersahabat untuk kemanusiaan beradab,” sebut Erick pada peluncuran CIPP JETP pada Kantor Kementerian ESDM DKI Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2023).

Dalam dokumen CIPP, inisiatif pendanaan JETP senilai US$ 20 miliar atau sekitar Simbol Rupiah 308 triliun JETP difokuskan untuk memulai pembangunan perekonomian rendah karbon di dalam Indonesia.

CIPP akan dievaluasi berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan pangsa terkini juga prioritas kebijakan. Untuk versi 2023, CIPP JETP difokuskan bagi proyek-proyek efisiensi energi serta elektrifikasi alias sektor ketenagalistrikan.