Bisa Diperpanjang, Freeport Bangun Smelter Baru di tempat Fak-fak?

Jakarta – Pemerintah memohon PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk membangun prasarana pemurnian serta pemrosesan mineral mentah di tempat tempat Papua khususnya pada dalam Fak-fak. Hal itu berkenaan dengan rencana perpanjangan operasi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI setelah 2041 mendatang.

Menteri Energi lalu juga Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memohonkan perusahaan untuk segera membangun smelter hal itu secepatnya dengan memperhitungkan ketersediaan suplai mineral mentah.

“Ini kan perpanjangan mulai dari 2041, memang kita minta secepatnya. Tentu cuma dia harus menghitung balance suplainya, bijihnya cukup nggak,” jelas Arifin saat ditemui pada Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/11/2023).

Adapun, Arifin mengatakan jika suplai untuk smelter yang mana direncanakan berada dalam Fak-fak hal hal tersebut terlalu banyak, maka suplai bijih akan dialokasikan untuk industri lainnya pada sekitar wilayah Fak-fak.

“Kelebihan bijih itu nanti dibawa ke kawasan industri Fak-fak. Besok kita mau groundbreaking pabrik pupuk lalu akan ada kompleks industri yang tersebut banyak ini mampu belaka menggalakkan pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.

Perihal perpanjangan operasi IUPK PTFI di dalam dalam Papua, Arifin mengatakan IUPK PTFI bisa saja semata diperpanjang hingga tahun 2061 mendatang lantaran cadangan sumber daya mineral yang mana mana terhitung masih ada kemudian juga bisa jadi semata terus dimanfaatkan.

“Freeport ya itu (perpanjangan) 2061 kita apa, kan dia sudah sekian puluh tahun. Dalam persyaratannya ada cadangan, masa kita mau putusin trus nyari (operator) lagi,” ungkapnya.

Adapun, Arifin mengatakan persetujuan perpanjangan IUPK Freeport mampu diselesaikan secepatnya supaya ada kejelasan serta kepastian. “Karena juga kita perlu lihat penyetoran modal barat ke di dalam tempat ini tuh agak sulit,” tandasnya.

Di lain sisi, PT Freeport Indonesia (PTFI) mengakses pendapat perihal adanya kepastian perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pertambangan setelah tahun 2041 mendatang. Dengan kepastian itu, Freeport Indonesia diminta untuk kembali menyerahkan sahamnya sebesar 10% ke pemerintah Indonesia.

VP Corporate Communication PTFI, Katri Krisnawati mengatakan untuk mendapatkan izin perpanjangan operasi IUPK PTFI pada tempat Papua, PTFI akan membangun sarana pemurnian lalu pemrosesan mineral mentah (smelter) di area dalam Fak-Fak, Papua Barat dan juga juga menambahkan saham pemerintah sebesar 10%.

“Pembangunan Smelter dalam tempat Papua serta penambahan saham pemerintah 10% merupakan bagian dari perpanjangan IUPK PTFI,” ujar Katri kepada CNBC Indonesia, dikutip Jumat (17/11/2023).

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Presiden RI Jokowi dalam kunjungannya ke Amerika Serikat (AS) juga bertemu dengan CEO Freeport McMoran Ricard Adkerson. Dalam pertemuan itu dibahas mengenai penambahan saham Freeport di dalam dalam Indonesia, hingga perpanjangan izin tambang.

“Saya senang mendengar pembahasan penambahan 10% saham Freeport dalam Indonesia serta perpanjangan izin tambang selama 20 tahun telah terjadi dijalankan capai tahap akhir,” kata Jokowi kepada Ricard Adkerson, dalam keterangan, Selasa (14/11/2023).

Presiden Jokowi pun berharap agar hal hal hal tersebut dapat diselesaikan pada akhir November tahun ini. “Selesai pada akhir bulan ini,” pungkasnya.

Artikel Selanjutnya Lima Fakta Mengejutkan Pabrik Tembaga Terbesar Dunia Milik RI