Related Articles
Lingkar Post – Jakarta – Upah minimum provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk tahun 2024 akan segera naik 3,06% atau Rp72.660 menjadi Rp2.444.067. Di mana, untuk tahun 2023, UMP NTB ditetapkan Rp2.371.407. Besaran kenaikan ini jarak jauh di area bawah tuntutan buruh yang tersebut memohonkan kenaikan UMP 2024 sebesar 15%.
Demikian mengutip hasil Sidang Dewan Pengupahan untuk menentukan usulan penetapan UMP 2024 di area Aula Kantor Dinas Tenaga Kerja juga Transmigrasi (Disnakertrans) provinsi NTB, Hari Senin (20/11/2023), yang dirilis di area situs resmi Disnakertrans NTB, Hari Senin (20/11/2023).
“Besaran UMP NTB Tahun 2024 yang dimaksud direkomendasikan untuk ditetapkan sebesar Mata Uang Rupiah 2.444.067. Dengan kenaikan 3,06%,” demikian bunyi salah satu butir hasil sidang tersebut.
Kepala Disnakertrans provinsi NTB I Gede Putu Aryadi mengatakan, sidang itu dihadiri oleh 13 dari 17 Dewan Pengupahan Provinsi NTB yang digunakan terdiri dari unsur pemerintah, unsur akademisi, unsur entrepreneur (APINDO), dan juga unsur serikat pekerja.
Berikut hasil Sidang Dewan Pengupahan provinsi NTB yang mana akan menjadi rekomendasi Gubernur terkait penetapan UMP tahun 2024:
1. Gubernur wajib UMP NTB tahun 2024 paling lambat tanggal 21 November 2023 berdasarkan Peraturan eksekutif (PP) No 51/2023 tentang Perubahan menghadapi PP No 36/2021 tentang Pengupahan.
2. Gubernur menetapkan UMP Nusa Tenggara Barat tahun 2024 sesuai dengan Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: B- M/243/HL.01.00/X1/2023 tanggal 15 November 2023 hal Penyampaian Pengetahuan Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024, juga Angka Kondisi Kondisi Keuangan lalu Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2024.
3. Besaran UMP NTB yang tersebut direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan provinsi NTB untuk dapat ditetapkan menjadi UMP Tahun 2024 dengan formula sebagaimana dituangkan pada Pasal 26 PP No 51/2023 dengan menggunakan Ukuran tertentu (alfa) 0,30.
4. Jadi besaran UMP NTB Tahun 2024 yang mana direkomendasikan untuk ditetapkan sebesar Rp2.444.067, dengan kenaikan 3,06%, yaitu sebesar Rp72.660 dari UMP NTB Tahun 2023 sebesar Rp2.371.407.
5. Dewan Pengupahan provinsi NTB dari unsur Serikat pekerja/Serikat Buruh menyampaikan aspirasi sebagai berikut:
a. Menolak PP 51/2023 tentang pengupahan oleh lantaran merupakan turunan dari UU Cipta Kerja.
b. Mempersilakan Gubernur menetapkan UMP Tahun 2024 yang mana terbaik untuk rakyat juga Serikat Pekerja/Serikat Buruh akan mengikutinya.
6. Dewan Pengupahan provinsi NTB dari unsur pelaku bisnis (APINDO) menyampaikan aspirasi sebagai berikut:
a. Menerima sepenuhnya perhitungan UMP NTB Tahun 2024 menggunakan PP 51/2023 dengan besaran sebagai yang disebutkan pada poin 3 dikarenakan kenaikan UMP NTB Tahun 2024 sudah ada sesuai dengan pertumbuhan dunia usaha lalu inflasi.
b. Bahwa UMP NTB 2024 ini untuk mengakomodir/mendorong perkembangan investasi.
7. Dewan Pengupahan provinsi NTB dari unsur otoritas mengikuti PP 51/2023 dengan besaran sesuai dengan inflasi, peningkatan ekonomi, juga Ukuran tertentu (alfa) 0,3.
“UMP ini berlaku bagi pekerja baru dengan masa kerja kurang 1 tahun. Bagi pekerja lama, maka upahnya menggunakan skala upah,” kata Aryadi.
Artikel Selanjutnya Buruh Desak UMP 2024 Naik 15%, Upah di dalam DKI Tembus Rupiah 5 Juta?
