Related Articles
Lingkar Post – Yogyakarta – Tahapan kampanye Pemilihan Umum 2024 tinggal menghitung hari. Masa kampanye akan dijalankan pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 atau selama 75 hari.
Sepekan sebelum masa kampanye dimulai, pada Selasa 21 November 2023 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X bertemu dengan jajaran TNI/Polri, dihadiri oleh 18 pimpinan partai urusan politik partisipan Pemilihan Umum juga Badan Pengawas pemilihan raya (Bawaslu) juga Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tempat Yogyakarta untuk mengadakan pemberitahuan damai.
Kapolda DIY Inspektur Jenderal Polisi Suwondo Nainggolan menuturkan berdasarkan data Bawaslu, Yogyakarta termasuk tempat dengan kemananan kategori rawan sedang pada masa pilpres ini.
“Tahun ini, kita perlu sama-sama menjaga pemilihan umum tetap memperlihatkan damai kemudian kondusif,” kata Suwondo yang tersebut mengatakan Yogya punya rekam jejak konflik antar-pendukung partai kebijakan pemerintah seperti pemilihan 2019 lalu.
Kondusivitas Yogyakarta, kata Suwondo, perlu dijaga. Terlebih Yogya menjadi wilayah dengan keunggulan pariwisata kemudian pendidikan. “Jika terjadi kericuhan akan menghurangi kepercayaan publik untuk datang,” kata dia.
Satu upaya yang dilaksanakan Polda DIY mengantisipasi konflik antar pendukung partai urusan politik ketika masa kampanye di area Yogya dengan melakukan pengawalan pada waktu adanya kampanye terbuka.
“Kami telah menyampaikan untuk Bawaslu kemudian KPU, apabila partai urusan politik akan melaksanakan kampanye baik dengan massa sedikit atau sejumlah sanggup mengajukan permohonan pengawalan dari titik berangkat sampai dengan titik tujuan,” kata dia.
Suwondo menyatakan kenyamanan Yogyakarta tidak cuma sekadar situasi. Berbeda dengan pada tempat lain, keamanan dan juga kenyamanan pada Yogyakarta juga sebuah penanaman modal oleh sebab itu tanpa keamanan dua sumber hidup warga yakni pariwisata dan juga lembaga pendidikan akan terpengaruh.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengungkapkan dengan jargon Yogya sebagai kota budaya, para partisipan pilpres diharapkan mampu berkampanye secara produktif dan juga mengedepankan unsur budaya dan juga kearifan lokal.
“Peserta pilpres kami harap siap bekerja sejenis untuk bukan melakukan urusan politik uang, politisasi SARA, menyebarkan berita HOAX, provokasi kemudian ujaran kebencian,” kata Sultan.
Sultan meminta-minta agar partai kebijakan pemerintah dapat mengendalikan massa pendukung masing-masing serta membantu sepenuhnya tindakan tegas aparat penegak hukum. Parp[ol juga diminta siap menerima apapun hasil pemilihan 2024 dengan terbuka kemudian lapang dada.
“Yang terpenting warga mampu masih nyaman, tenang, kemudian berpikir jernih untuk menentukan pilihan, mampu datang ke tempat pemungutan pernyataan tanpa khawatir kemudian menggunakan hak pilihnya,” kata Sultan.
Sanksi pegawai yang tersebut tidak ada netral
Terkait sanksi bagi pegawai pemerintah yang digunakan tidak ada bersikap netral di pelaksanaan pemilu, Sultan mengungkapkan akan ada konsekuensi atau sanksinya.
“Konsekuensi itu nanti akan kita pikirkan, yang penting semua dapat melaksanakan lalu konsisten untuk memegang kesepakatan kita bersama,” kata Sultan.
Ketua Bawaslu DIY Mohammad Najib menyebutkan digelarnya Deklarasi pemilihan raya Damai Tahun 2024 yang digunakan disertai aksi Kirab Budaya dalam Jalan Malioboro hingga Titik Nol Kilometer ini menggalakkan Yogyakarta semakin damai selama Pemilihan Umum 2024. “Kita bukan dapat menggantungkan Pemilihan Umum damai belaka pada pelaksana pemilu, pada pemerintah daerah. Namun semua pihak harus mengambil peran,” kata dia.
PRIBADI WICAKSONO
