Related Articles
Lingkar Post – DKI Jakarta – Satuan Tindakan Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) menghentikan rata-rata 1.000 pinjaman "online" atau pada jaringan (pinjol) ilegal tiap tahun.
"Setiap tahun Satgas Pasti itu men-take down rata-rata 1.000 pinjol ilegal," kata Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro kemudian Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Edi Setijawan pada acara Hajatan Politik juga Arah Industri Bisnis Bisnis 2024 pada Jakarta, Kamis.
Berdasarkan data OJK, sejak 2017 sampai 31 Oktober 2023, Satgas telah menghentikan 7.501 entitas keuangan ilegal yang terdiri menghadapi 1.196 entitas pengerjaan sektor ekonomi ilegal, 6.055 entitas pinjaman dalam jaringan (daring) ilegal/pinjaman pribadi, juga 251 entitas gadai ilegal.
Selain itu, Satgas Pasti juga sudah ada menemukan 47 account bank atau "virtual account" yang dimaksud dilaporkan terkait dengan aktivitas pinjaman daring ilegal.
Warga diimbau untuk berhati-hati dalam merespons berbagai tawaran layanan pinjol agar tak terjebak dengan pinjaman daring ilegal yang dimaksud merugikan.
Salah satu ciri pinjaman daring ilegal adalah penawaran layanan melalui instruksi singkat, baik pada bentuk SMS maupun pada perangkat lunak instruksi instan seperti WhatsApp.
Edi menuturkan ketika ini OJK memantau 101 sistem digital peer-to-peer (P2P) lending berizin, termasuk tujuh platform digital digital dengan sistem syariah. Mayoritas klien P2P lending adalah generasi Z lalu Y.
Outstanding pendanaan P2P lending per September 2023 tercatat senilai Rp55,7 triliun dengan TWP90 sebesar 2,82 persen.
Satgas Pasti terdiri menghadapi 14 pihak dari otoritas, kementerian kemudian lembaga terkait yang yang dimaksud merupakan forum koordinasi untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangunan lalu juga Menguatkan Keuangan (UU P2SK).
Setelah penerbitan UU P2SK, OJK terus melakukan penguatan pengaturan ke depan sehingga layanan P2P lending semakin aman, nyaman, meningkat secara berkelanjutan kemudian stabil.
Sebelumnya, OJK meluncurkan Peta Jalan Pengembangunan lalu juga Perkuatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBTI) Periode 2023-2028 sebagai upaya pembenahan sektor peer-to-peer lending agar lebih lanjut lanjut sehat juga bermartabat.
"Roadmap LPPBTI ini dibutuhkan untuk membenahi aspek tata kelola lalu juga menyokong sumbangan bidang LPBBTI bagi perekonomian khususnya pada pembiayaan sektor produktif dan juga juga UMKM," kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pendanaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, lalu Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, OJK, Agusman pada acara Peluncuran Roadmap LPBBTI 2023-2028 di Jakarta, hari terakhir pekan (10/11).
Dalam peta jalan itu, terdapat banyak fokus penguatan dan juga pengembangan LPBBTI yaitu aspek tata kelola dengan beberapa hal yang yang dimaksud mendasari antara lain campur tangan pemegang saham atau pihak afiliasi atau lender, majelis komisaris atau direksi yang tersebut belum menjalankan tugas sebagaimana fungsinya, rangkap jabatan pegawai dari perusahaan afiliasi sehingga tidak independen.
Selain itu, terdapat kepemilikan pinjaman dari pemegang saham kemudian pihak ketiga yang tersebut digunakan terafiliasi, pelopor mencatatkan aset yang digunakan tidak didukung underlying document yang dimaksud dimaksud memadai sehingga nilai ekuitas pelopor terkoreksi, lalu juga kesempatan terjadinya operasi pricing.
