Studi: Indonesia Termasuk Negara Terendah pada Hal Ketersediaan Obat-obatan Inovatif

Lingkar Post November 23, 2023 Health Leave a comment 1 Views

Lingkar Post – Ketersediaan obat inovatif, obat baru yang berkualitas tinggi, berkhasiat, serta aman, merupakan aspek penting di menyediakan layanan kebugaran yang tersebut komprehensif lalu berkualitas bagi masyarakat.

Komitmen ini tertuang pada Undang-Undang Bidang Kesehatan No. 17 tahun 2023, yang menekankan perlunya meningkatkan kualitas layanan kemampuan fisik dan juga meyakinkan keterjangkauan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk peningkatan akses terhadap obat-obatan.

Menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc, Ph.D, hal yang disebutkan juga masuk ke di Cakupan Kesejahteraan Semesta (Universal Health Coverage/UHC) sebagai fondasi dari sistem layanan kondisi tubuh yang kuat dan juga berketahanan yang digunakan juga telah dilakukan diimplementasikan dalam Indonesia sejak tahun 2014.

“Pada 1 September 2023, tingkat cakupannya telah terjadi mencapai sekitar 94,64 persen dari total populasi Indonesia. Ini adalah adalah sebuah pencapaian yang mana patut diapresiasi secara luas,” pungkasnya di dialog bersatu Indonesian Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG), dalam DKI Jakarta pada Hari Jumat (10/11/2023).

Sayangnya, The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) melalui penelitiannya menemukan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara terendah pada hal ketersediaan obat-obatan inovatif.

Studi yang disebutkan menemukan semata-mata sembilan persen obat-obatan baru yang mana tersedia di tempat Indonesia, terpencil di tempat bawah rata-rata kawasan Asia Pasifik yang tersebut mencapai 20 persen. Hal ini menempatkan Indonesia di tempat kedudukan ketiga terendah sama-sama dengan Bangladesh yang dimaksud juga hanya saja sembilan persen setelahnya Sri Lanka (1 persen) kemudian Pakistan (5 persen).

Baca Juga Tak Semua Aman Dikonsumsi, Pakar Gizi Ungkap Lemak yang tersebut Baik bagi Tubuh, Apa Saja?
Diskusi Layanan Bidang Kesehatan Bersama IPMG di area Ibukota Indonesia Convemtion Center, hari terakhir pekan (10/11) (Dok.Istimewa)

Selain itu, studi ini juga menemukan bahwa hanya sekali satu persen obat-obatan baru yang tersedia dalam Indonesia pada waktu satu tahun setelahnya peluncuran pertama kali secara global. Hal ini menempatkan Indonesia pada kedudukan yang kurang menguntungkan di menangani penyakit termasuk penyakit katastropik dibandingkan dengan negara-negara tetangganya.

Staf Khusus Menteri bidang Pelayanan Aspek Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan, Prastuti Soewondo, S.E., M.PH., Ph.D, mengungkapkan, berdasarkan data BPJS Kesejahteraan lalu klaim pasien dalam rumah sakit, kebanyakan kematian tertinggi berasal dari penyakit katastropik seperti kanker, jantung, stroke dan juga nefrologi, kemudian juga kondisi tubuh ibu kemudian anak (KIA).

“Penyakit-penyakit ini merupakan penyakit tak menular yang mana dapat memunculkan komplikasi yang tersebut mengancam jiwa dan juga membutuhkan biaya tinggi. Untuk penyakit-penyakit ini, adopsi obat inovatif dapat membantu menghurangi beban pasien, serta harus dijalankan secara bertahap dan juga sesuai kemampuan,” ucapnya pada kesempatan yang sama.

Baca Juga Menkes Sebut Urbanisasi serta Perubahan Iklim Picu Kesulitan Aspek Kesehatan Komunitas
Semua obat inovatif yang tersebut akan masuk ke JKN, kata beliau harus masuk di tempat FORNAS dan juga ada rekomendasi dari health technology assesment (HTA). HTA sendiri sudah ada mempunyai strategi perbaikan penyelenggaraan kajian HTA untuk meningkatkan jumlah agregat kajian HTA, sehingga lebih lanjut berbagai rekomendasi yang tersebut dapat dihasilkan.

Metode analisisnya menggunakan adaptive HTA kemudian pada prosesnya akan memperbanyak kerjasama dengan universitas serta pusat studi sebagai agen HTA tentunya melalui MOU.

Lebih lanjut Prastuti juga menyampaikan akses pasien terhadap obat-obatan inovatif ini dapat ditingkatkan melalui mekanisme Kesepahaman Manfaat yang tersebut ketika ini konsepnya sedang digodok bersatu oleh seluruh pemangku kepentingan lintas lembaga termasuk pihak swasta.

Dalam dialog ini, Prastuti juga menyepakati bahwa pembangunan ekonomi pada prasarana serta sumber daya sangat penting untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya tindakan pencegahan, diagnosis yang tersebut tepat waktu kemudian akurat, dan juga penyediaan penyembuhan yang dimaksud tepat lalu sesuai.

Peningkatan pembiayaan kemampuan fisik nasional sangat penting untuk keberlanjutan sistem kemampuan fisik di area masa depan. Oleh sebab itu, ada keinginan yang semakin besar untuk meningkatkan kemitraan pemerintah-swasta serta memverifikasi adanya sumber daya yang digunakan memadai untuk menguatkan JKN.

Baca Juga LBKN ANTARA, China Daily Multimedia teken MoU kerja identik media
Rekomendasi IPMG

Ani Rahardjo, Direktur Eksekutif IPMG, menegaskan kembali peran IPMG selaku perkumpulan 26 perusahaan farmasi multinasional berbasis riset lalu pengembangan untuk menguatkan lanskap kesehatan. Mereka menggarisbawahi komitmen organisasi untuk mengiklankan layanan kebugaran yang mana berkelanjutan serta nilai inovasi.

“IPMG berdiri sebagai mitra yang berikrar untuk pemerintah Indonesia, secara bergerak bekerja untuk memajukan kebijakan pro-pertumbuhan serta pro-inovasi demi mencapai Universal Health Coverage lalu meningkatkan kualitas layanan kondisi tubuh bagi pasien Indonesia,” kata dia.

Untuk memberikan obat-obatan inovatif untuk pasien dengan cara yang dimaksud aman serta tepat waktu, IPMG menghasilkan rekomendasi berikut ini:

• Mengadopsi pendekatan yang mana berpusat pada pasien untuk menyokong hasil kemampuan fisik (health outcome) yang digunakan lebih tinggi baik, dan juga penghematan biaya secara langsung lalu tak langsung.

• Memperkuat sistem FORNAS untuk menilai obat-obatan (Health technology assessments/HTAs) agar dapat menangkap faedah penuh dari terapi inovatif pada waktu menilai harganya lalu menjamin bahwa hasil kebugaran tiada terganggu.