Related Articles
Lingkar Post – INFO NASIONAL – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi rencana event “Satu Kepedulian, Satu Pemberian, untuk Sejuta Kebaikan”. Diselenggarakan Lembaga Keseimbangan Sosial Berbasis Mahasiswa (LKS-BMh) Jawa Tengah, pada 23 Desember 2023 pada Balaikota Semarang, di rangka menyambut Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional.
Bagi bangsa Indonesia, menebalkan semangat solidaritas pada bentuk kesetiakawanan sosial, merupakan keniscayaan. Mengingat besarnya jumlah keseluruhan penduduk Indonesia yang dimaksud mencapai sekitar 278,69 jt jiwa dengan tingkat kemajemukan kemudian heterogenitas yang dimaksud sangat tinggi, telah terjadi menempatkan Indonesia pada tempat yang tersebut rentan dari upaya memecah belah lalu adu domba diantara sesama anak bangsa.
“Melalui kesetiakawanan sosial, kita juga bisa saja menghadapi tantangan kebangsaan yang dimaksud mewujud pada berbagai bentuk. Misalnya, degradasi moral generasi muda bangsa, maraknya perilaku koruptif, masih adanya ketimpangan sosial-ekonomi, tergerusnya nilai-nilai kearifan lokal, dan juga terpinggirkannya ideologi bangsa,” ujar Bamsoet usai menerima pengurus LKS-BMh, di tempat Jakarta, Mulai Pekan (20/11/23).
Pengurus LKS-BMh yang dimaksud hadir antara lain, Penasehat Handika Naufal Husni, Ketua Nutfatin Abiadhoh, Sekretaris Nurul Hidayah, Kabid Jamsos Alvina, juga Kabid Wirausaha Rifqi.
Ketua DPR RI ke-20 lalu mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, lalu Ketenteraman ini menjelaskan, kita dapat merasakan degradasi moral generasi muda bangsa, yang mudah terjerat gaya hidup hedonisme, terkontaminasi perilaku seks bebas, hingga terjerumus pada penyalahgunaan Narkoba. Merujuk laporan Indonesia Drugs Report 2022, sebagian besar pengguna Narkoba adalah kelompok usia muda juga produktif, antara 25 sampai 49 tahun. Selain sebagai pengguna, pelajar juga pemuda juga terindikasi sebagai pelaku pengedar Narkotika.
“Tantangan kebangsaan lainnya, yakni masih maraknya perilaku koruptif, tercermin dari melemahnya indeks persepsi korupsi tahun 2022, sebagaimana dirilis lembaga Transparansi Internasional Indonesia pada awal tahun 2023. Indonesia menduduki peringkat ke 110 dari 180 negara yang tersebut disurvei. Sepanjang periode 2004 hingga 2022, tercatat sudah ada 1.351 persoalan hukum aksi pidana korupsi yang ditindaklanjuti oleh KPK, di dalam luar tindakan hukum yang digunakan ditindaklanjuti oleh penegak hukum lainnya,” jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI lalu Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, tantangan kebangsaan lainnya terlihat pada ketimpangan sosial ekonomi. Ketimpangan ini tak tampak nyata jikalau semata-mata merujuk pada indeks rasio gini, yang tersebut menurut data BPS pada Maret 2023 tercatat pada kisaran 0,39 atau berada pada klasifikasi sedang, atau bahkan hampir rendah. Ketimpangan yang dimaksud dapat dirasakan relevansinya, ketika tahun ini Majalah Forbes mengambil bahwa Indonesia masuk pada 20 negara yang dimaksud paling sejumlah miliki miliuner, namun di dalam sisi lain, masih ada 9,36 persen penduduk Indonesia yang dimaksud masih hidup pada garis kemiskinan.
“Sedangkan tantangan tergerusnya nilai-nilai kearifan lokal dapat dirasakan seiring perkembangan jaman kemudian kemajuan teknologi. Arus globalisasi telah dilakukan menggelontorkan nilai-nilai asing yang dipandang tambahan forward juga modern. Perangkat Genggam kaya fasilitas seperti smartphone, sudah menciptakan anak-anak kita cenderung anti-sosial. Keasyikan berselancar pada dunia maya telah dilakukan merenggut waktu-waktu dengan keluarga, yaitu waktu-waktu di area mana nilai-nilai kearifan lokal diajarkan. Dampaknya, nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, adab sopan santun, penghormatan terhadap adat kemudian budaya, menjadi barang asing bagi generasi muda bangsa,” terang Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila serta Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, tantangan terpinggirkannya ideologi bangsa, khususnya di dalam kalangan generasi muda bangsa, tercermin dari hasil survei Setara Institute serta Wadah on Indonesian Development (INFID), yang dirilis pada Mei 2023. Sekitar 83,3 persen pelajar SMA berpendapat bahwa Pancasila dapat diganti.
“Sebelumnya, Survei Komunitas Pancasila Muda pada tahun 2020 menunjukan sekitar 19,5 persen generasi muda menganggap Pancasila cuma sekedar istilah yang digunakan tidaklah dipahami maknanya. Sedangkan Survei SMRC pada tahun 2022 memperlihatkan bahwa dari tingkat yang mana paling elementer sekalipun, pengetahuan dasar publik tentang Pancasila masih belum optimal,” pungkas Bamsoet. (*)
