Related Articles
Lingkar Post – Jakarta – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Agus Rahardjo menjelaskan alasan ia mengungkap untuk masyarakat tentang upaya intervensi Presiden Joko Widodo atau Jokowi di persoalan hukum korupsi e-KTP yang mana sudah terjadi enam tahun lalu. Agus menyatakan kecewa dengan upaya pemberantasan korupsi yang tersebut makin lemah.
Setelah era kepemimpinannya berakhir pada 2019 lalu, Agus menyebutkan, indeks persepsi korupsi terus turun. Dari 40 pada 2019 menjadi 34 pada 2022. “Saya termasuk yang kecewa itu,” ucapannya pada waktu ditemui dalam kawasan Jatiasih, Bekasi, Selasa 5 Desember 2023.
Tak semata-mata itu, Agus menyatakan beliau kecewa dengan demokrasi yang, menurutnya, telah terjadi dirusak. “Saya kecewa demokrasi mundur,” ucapnya tanpa merinci lebih besar sangat jauh bentuk-bentuk kegagalan itu.
Atas dasar itu, Agus mengaku berniat menyampaikan keterangan itu pada wawancara dengan sebuah media. “Jadi tidak akibat pertanyaan yang digunakan kemudian mendesak saya, tapi saya dari awal sudah ada minta izin akan membuka itu,” tuturnya.
Sebelumnya, Jokowi mempertanyakan motif Agus Rahardjo menyampaikan dirinya marah juga memohonkan penyidikan KPK berhadapan dengan persoalan hukum korupsi e-KTP yang dimaksud rugikan negara Mata Uang Rupiah 2,3 triliun dihentikan. Versi Jokowi, beliau sudah menyampaikan pada 2017 bahwa Setya Novanto yang dimaksud pada waktu itu Ketua DPR kemudian Ketua Umum Partai Golkar harus mengikuti proses hukum.
Jokowi menyatakan proses hukum politikus Golkar persoalan hukum yang disebutkan juga terus berjalan juga mendapat vonis 15 tahun. “Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa?” kata Jokowi ketika ditemui pada Istana Negara pada Senin, 4 Desember 2023.
Pilihan Editor: Pengacara Ungkap Kabar Terkini Ghisca Mahasiswi Tersangka Penipuan Tiket Konser Coldplay yang dimaksud Raup Rupiah 5,1 Miliar
