Lingkar Post – Penjabat Gubernur DKI Ibukota Indonesia Heru Budi Hartono menanggapi persoalan rencana elemen buruh mengepung kediaman pribadinya di tempat Duren Sawit, DKI Jakarta Timur usai dibubarkan ketika melakukan aksi unjuk rasa terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 di dalam Balai Perkotaan DKI. Heru menganjurkan agar rapat dengan buruh dijalankan di tempat kantornya saja.
Heru menyampaikan sebenarnya tak ada larangan melakukan aksi dimanapun. Namun, kediaman pribadinya lebih banyak baik tak dijadikan lokasi aksi akibat dipakai untuk beristirahat bersatu keluarga.
“Ya nggak apa-apa, rumah pribadi istirahat, ketemunya dalam Balai Kota,” ujar Heru di dalam Balai Perkotaan DKI, Selasa (21/11/2023).
Ia juga mengaku tak menangguhkan pintu diskusi dengan para buruh terkait penentuan UMP ini. Pada pada waktu unjuk rasa dalam Balai Kota, Heru mengaku belum bisa saja menemui massa aksi lantaran sedang melakukan rapat.
“Saya terima, mereka aspirasi, tadi belaka saya lagi rapat saya nggak tahu, nanti pak Kadis naker yang digunakan terima,” katanya.
Heru sendiri sudah ada menetapkan UMP 2024 naik menjadi Rp5,06 jt atau naik 3,3 persen dari UMP 2023. Menurutnya, pembahasan besaran upah ini telah melibatkan elemen buruh.
Lagipula, kata Heru, untuk menyejahterakan warga DKI Jakarta bukan hanya saja berdasarkan nilai UMP saja. Pemprov DKI telah menjalankan berbagai kegiatan jaring pengaman sosial untuk rakyat kelas menengah ke bawah.
“Di DKI ada tambahan, ya kan, dapet KJP, kalau anaknya 2-3 dapat terus, masih ada KJP artinya tak terbataskan, lantas trasnporasi gratis, lantas ada bantuan subsidi pangan,” ucapnya.
“Artinya pemerintah memberikan dalam luar dari PP yang mana diterbitkan oleh pemerintah pusat, mengempiskan pengeluaran hari-hari dia,” pungkasnya.
Demo di tempat Balai Kota
Sebelumnya, massa aksi tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 yang digunakan terdiri dari banyak elemen buruh dibubarkan kepolisian ketika melakukan aksi unjuk rasa pada depan Balai Perkotaan DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Ibukota Pusat. Mereka dibubarkan lantaran dianggap telah lama melakukan pengrusakan fasilitas.
Sambil berjalan meninggalkan Balai Perkotaan DKI, massa aksi mengancam akan tetap saja melakukan mengatur unjuk rasa di tempat kediaman pribadi Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Mereka ingin bertemu segera dengan Heru untuk berdiskusi mengenai besaran UMP 2024.
Sebab, ketika unjuk rasa di dalam Balai Kota, Heru tak kunjung menemui massa aksi hingga demonstrasi berakhir.
“Kita masih ada waktu tiga jam sampai jam 6. Samperin cuma rumahnya. Di mana rumahnya? Duren sawit? Kita ke Duren Sawit semua,” kata orator massa buruh dari melawan mobil komando, Hari Minggu (21/11/2023).
“Nanti coba google rumahnya. Kita kepung rumah Heru,” lanjutnya.