Related Articles
Lingkar Post – Tingginya bilangan perokok di tempat Indonesia berbanding lurus dengan banyaknya bilangan bulat kesakitan karsinoma paru. Angka Kementerian Kesejahteraan RI, setiap tahun ada 34 ribu orang terdiagnosis karsinoma paru, 88 persen di area antarnya tercatat meninggal.
Banyaknya jumlah agregat persoalan hukum yang disebutkan menciptakan karsinoma paru berada pada peringkat ketiga penyakit tiada menular di dalam Indonesia. Kepala Biro Komunikasi juga Pelayanan Publik Kementerian Bidang Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan bahwa peningkatan pemahaman warga serta aksesibilitas terhadap pemeriksaan berperan penting untuk meningkatkan kualitas hidup pasien tumor ganas paru, menekan bilangan bulat perkara kematian, juga beban pembiayaan kanker.
“Kami telah lama secara berpartisipasi menerapkan perubahan fundamental sistem kesehatan, salah satunya dengan memacu upaya deteksi dini secara terus-menerus. Selain meningkatkan kualitas hidup pasien, upaya ini juga akan memudahkan identifikasi perawatan yang tepat, sehingga beban pembiayaan perawatan kondisi tubuh dapat masih dikendalikan,” kata Nadia pada waktu diskusi media dengan Roche di tempat Jakarta, Selasa (28/11/2023).
Menurut Nadia, penduduk sebenarnya telah makin sadar akan pentingnya deteksi dini karsinoma paru. Deteksi dini yang dimaksud dianjurkan dijalankan oleh orang yang mana berpartisipasi merokok, perokok pasif, baru berhenti merokok kurang dari 15 tahun, juga mempunyai riwayat anggota keluarga sakit karsinoma paru.
Seiring perkembangan teknologi kesehatan, deteksi dini karsinoma paru terkini bisa saja dilaksanakan dengan metode imunohistokimia (IHK). Kepala Pelayanan Medik RSUP Persahabatan dr. Erlang Samoedro, SpP(K)., menjelaskan bahwa pemeriksaan molekuler dengan PCR untuk deteksi mutasi gen. Sedangkan pemeriksaan menggunakan metode IHK berguna untuk mengamati ekspresi protein sehingga dapat membantu di pemilihan terapi lanjutan yang tepat.
RSUP Persahabatan bekerjasama dengan Roche Indonesia sudah menyediakan pemeriksaan ALK kemudian PD-L1 dengan metode IHK yang disebutkan secara gratis atau ditanggung BPJS.
“Saat ini sudah melayani 30–50 pemeriksaan di sebulan. Tentunya, pemeriksaan yang dimaksud dapat membantu pasien untuk mendapatkan diagnosis yang dimaksud terstandar sehingga perawatan pun tambahan cepat kemudian tepat,” kata dokter Erlang.
Dia menambahkan bahwa 90 persen pasien karsinoma paru baru datang ke dokter setelahnya dia memasuki stadium lanjut. Hal itu menyebabkan keterlambatan pada penanganan karsinoma lalu meningkatkan risiko kematian pada pasien. Akan tetapi, dengan tegaknya pemeriksaan molekuler yang disebutkan diharapkan terapi dipilih jadi lebih besar optimal.
“Sesuai dengan panduan tatalaksana nasional, pemeriksaan molekuler standar yang digunakan wajib dilaksanakan adalah EGFR, ALK, PD-L1 juga ROS-1 untuk KPKBSK sebab tumor ganas paru bukanlah sel kecil,” imbuh dokter Erlang.
Pakar Onkologi Toraks RSUP Persahabatan Prof. dr. Elisna Syahruddin, PhD, Sp.P(K)., menambahkan, ketika ini, baru pemeriksaan EGFR yang telah dilakukan dijamin oleh BPJS Kesehatan, namun terbatas pada jenis sel tertentu. Sementara pemeriksaan lain seperti ALK, PD-L1, ROS-1 belum dijamin.
Angka positif EGFR di tempat Indonesia berkisar 45-50 persen, di dalam mana masih ada sekitar 50 persen lainnya pasien BPJS yang digunakan mutasinya belum teridentifikasi sehingga kelompok yang disebutkan kemungkinan besar belum mendapatkan terapi yang sesuai.
Prof Elisna menyatakan bahwa terapi pasien karsinoma paru perlu dijalankan secara spesifik. Sehingga, setiap pasien terapi mampu berbeda-beda.
“Tentunya, hal ini tidaklah hanya sekali berdampak pada kualitas hidup pasien. Namun, berdampak pula pada efisiensi biaya pelayanan kebugaran pada tumor ganas paru pada BPJS” ujar prof Elisna.
