Related Articles
Lingkar Post – Kementerian Kesejahteraan (Kemenkes) memberi peringatan wabah pneumonia mycoplasma pada anak yang tersebut meningkat di dalam Tiongkok Utara, mengingatkan untuk semua petugas bidang kemampuan fisik siap siaga.
Kesiapsiagaan ini diutarakan Kemenkes, pasca mendapat laporan resmi organisasi kemampuan fisik dunia atau WHO yang tersebut memberikan sinyal undiagnosed pneumonia pada 22 November 2023 lalu. Pasalnya, sinyal ini disampaikan lantaran penyakit yang digunakan menyerang sistem pernapasan ini belum diketahui sebabnya.
“Berdasarkan laporan epidemiologi, terjadi peningkatan perkara mycoplasma pneumoniae sebesar 40 persen. Mycoplasma merupakan penyakit pemicu umum infeksi pernapasan sebelum Covid-19,” ujar Kemenkes melalui keterangan yang mana diterima suara.com, Rabu (29/11/2023).
Kemenkes juga menyebut, pada Indonesia sejak Mei 2023, tindakan hukum rawat jalan juga rawat inap pada anak dikarenakan mycoplasma pneumoniae juga dilaporkan meningkat. Kemudian pada Oktober 2023, bilangan bulat kesakitan akibat respiratory syncytial virus (RSV), adenovirus, juga influenza juga sempat naik bulan lalu, meskipun ketika ini sudah pernah turun.
Sehingga sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah pada mengantisipasi penularan pneumonia dalam Indonesia, Kementerian Aspek Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pencegahan kemudian Pengendalian Penyakit bergerak cepat dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor: PM.03.01/C/4632/2023 tentang Kewaspadaan Terhadap Kejadian Mycoplasma Pneumonia di area Indonesia.
Surat edaran yang digunakan terbit pada 27 November 2023 ini ditujukkan terhadap seluruh Kepala Dinas Kesejahteraan Provinsi, Kepala Dinas Aspek Kesehatan Kota atau Kota, Direktur atau Kepala Rumah Sakit, Kepala Kantor Kesejahteraan Pelabuhan kemudian Kepala Puskesmas di area Indonesia.
Dalam surat edaran itu, Dirjen Maxi memohonkan Kantor Kesejahteraan Pelabuhan (KKP) untuk melakukan pemantauan perkembangan persoalan hukum serta negara terjangkit dalam tingkat global juga meningkatkan kewaspadaan dini dengan melakukan pemantauan perkara dicurigai pneumonia.
Lebih lanjut, Dirjen Maxi juga meminta-minta KKP untuk meningkatkan pengawasan terhadap orang (awak, personel, dan juga penumpang), alat angkut, barang bawaan, lingkungan, vektor, binatang pembawa penyakit di dalam pelabuhan, bandar udara dan juga pos lintas batas negara, khususnya yang tersebut berasal dari negara terjangkit.
“Kepada KKP dan juga prasarana pelayanan kemampuan fisik (fasyankes) di dalam area diminta untuk melakukan surveilans ketat dengan memantau peningkatan persoalan hukum di area wilayah,” jelas Dirjen Maxi.
Selanjutnya, melaporkan penemuan perkara melalui Sistem Kewaspadaan Dini serta Respon (SKDR) melalui link https://skdr.surveilans.org atau nomor WhatsApp (WA) Public Health Emergency Operation Centre (PHEOC): 0877-7759-1097 atau email: [email protected] dan ditembuskan juga Dinas Kesejahteraan Provinsi juga Dinas Kesejahteraan Kabupaten/Kota.
Selanjutnya, Dinas Kesejahteraan menindaklanjuti laporan penemuan persoalan hukum yang mana dicurigai mycoplasma pneumoniae dari fasyankes dan juga memfasilitasi pengiriman spesimennya ke laboratorium rujukan Sentinel ILI/SARI.
Terakhir, Dirjen Maxi meminta-minta seluruh pihak untuk menggencarkan upaya iklan kemampuan fisik sebagai edukasi kebugaran untuk meningkatkan pengetahuan penduduk terkait penyakit pneumonia.
