Related Articles
Lingkar Post – Ibukota Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan peta jalan atau road map pengembangan juga penguatan perbankan syariah 2023-2027 untuk meningkatkan daya saing perbankan syariah.
“Peta jalan ini memberikan arah kebijakan strategis bagi bank syariah, baik dari sisi bidang atau supply side maupun dari sisi rakyat atau demand side,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Keuangan OJK Dian Ediana Rae di tempat Peluncuran Road Map Bank Syariah 2023-2027 di Jakarta, Senin.
Peta jalan perbankan syariah diperlukan sebab ke depan, perbankan syariah akan menghadapi tantangan terdiri dari perkembangan sektor ekonomi yang mana mana semakin tinggi ketika Indonesia berproses menjadi negara maju.
“Bagaimana kita menyambut tingkat perkembangan perekonomian yang dimaksud mana semakin tinggi ke depan lalu juga Indonesia menuju negara maju, tentu memerlukan sinergi keuangan dari sisi perbankan yang mana mumpuni,” katanya.
Bank syariah juga dinilai masih perlu meningkatkan daya saingnya oleh sebab itu ketika ini dari 13 Bank Umum Syariah (BUS) serta juga 20 Unit Usaha Syariah (UUS) yang digunakan mana beroperasi pada Indonesia, semata-mata terdapat 1 BUS yang digunakan yang disebutkan mempunyai aset di area tempat melawan Rp100 triliun.
Sebanyak 11 BUS juga 17 UUS miliki aset di tempat tempat bawah Rp40 triliun. Kondisi ini pun dinilai tidaklah ideal.
“Struktur perbankan syariah pada waktu ini menunjukkan lapangan usaha perbankan syariah nasional masih berada pada skala kegiatan bisnis yang tersebut mana relatif kecil sehingga belum kompetitif pada tempat bidang perbankan nasional,” katanya.
Peta Jalan Penguraian lalu Perkuatan Bagian Keuangan Syariah 2023-2027 terdiri dari lima pilar kebijakan, yang dimaksud mana terdiri dari kebijakan penguatan struktur lalu ketahanan perbankan syariah, kebijakan percepatan digitalisasi bank syariah, lalu kebijakan penguatan karakteristik bank syariah.
Di samping itu, peta jalan itu juga mencakup pilar kebijakan peningkatan sumbangan perbankan syariah untuk perekonomian nasional, serta juga kebijakan yang dimaksud diharapkan dapat menghasilkan kembali peraturan, perizinan, juga pengawasan terhadap bank syariah yang digunakan tambahan responsif juga akomodatif terhadap perkembangan bank syariah.
“Selain dari lima pilar utama, faktor pendukung yang tersebut digunakan sangat penting adalah kepemimpinan yang digunakan kuat lalu manajemen perusahaan yang dimaksud dimaksud efektif, optimalisasi teknologi lalu sumber daya, kemudian juga sinergi juga kolaborasi dengan pemangku kepentingan, merupakan kunci keberhasilan implementasi peta jalan ini,” ucapnya.
