Related Articles
Lingkar Post – Ibukota Indonesia – Pakar transportasi dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI) Prof Dr Ir Sutanto Soehodho, M.Eng mengingatkan keberlanjutan kendaraan listrik, termasuk bus listrik yang tersebut dimaksud digunakan sebagai transportasi umum harus dijamin, salah satunya melalui infrastruktur.
"Menyelenggarakan pelayanan warga ini adalah suatu hal yang digunakan mana tak mudah, tapi tak lebih tinggi lanjut mudah lagi ketika kita bicara tentang keberlangsungan yang mana dimaksud harus kita jaminkan," kata Sutanto pada peluncuran 22 bus listrik TransJakarta dalam area Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis.
Menurut Sutanto, penetrasi kendaraan listrik termasuk bus cukup agresif di dalam tempat beberapa negara, termasuk Indonesia.
Pada Kamis, sebanyak 22 bus listrik dirilis oleh TransJakarta melalui kemitraan dengan PT Bianglala Metropolitan, sebagai upaya untuk mencapai target 100 bus listrik pada akhir tahun 2023. Saat ini, TransJakarta telah pernah miliki 74 bus listrik yang digunakan siap melayani masyarakat.
Sutanto mengatakan, keberlangsungan operasional bus listrik harus dijamin agar tak ada kejadian sejenis seperti ketika DKI Ibukota Indonesia mulai mencoba mengkonversi bus berbasis mesin disel ke gas yang dimaksud yang disebutkan dinilai tambahan besar ramah lingkungan.
"Dalam perjalanannya, ternyata menyediakan substansi bakar berbasis gas itu tiada hal yang digunakan digunakan mudah. Kesiapan suplai gas itu sendiri menjadi masalah, sehingga barangkali kita kembali lagi ke bus disel," ujar Sutanto.
Dengan menjamin keberlangsungan bus listrik, kata dia, diharapkan dapat memberikan sumbangan yang dimaksud optimal terhadap peningkatan kualitas lingkungan.
Sutanto mengatakan, infrastruktur pengisian daya menjadi salah satu hal yang tersebut yang dimaksud paling penting untuk diperhatikan pada menjaga keberlanjutan bus listrik.
Pengadaan infrastruktur pengisian daya, menurut Sutanto, bukanlah cukup apabila belaka dijalankan oleh pemerintah sehingga perlu sinergi dari pihak swasta termasuk operator bus.
"Saya kira ini menjadi tanggung jawab semua pihak tentunya, tidaklah belaka pemerintah pada hal ini Dinas Perhubungan, tapi juga operator untuk menyiapkan berbagai hal seperti bagaimana rekrutmen juga edukasi (kepada pramudi) agar sanggup mengemudikan bus yang mana barangkali miliki perbedaan sehingga harus ditangani tambahan sejumlah baik," ujar Sutanto.
