Related Articles
Lingkar Post – Ibukota – Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria menilai wacana untuk memasukkan skema power wheeling atau pemanfaatan bersatu jaringan transmisi listrik PLN oleh swasta, sanggup menyebabkan PLN menanggung beban tambahan yang tersebut yang dimaksud semakin berat.
“Karenanya power wheeling harus ditolak juga pemerintah perlu menggalakkan penuh agar PLN sebagai BUMN mampu menguasai sepenuhnya kegiatan bidang usaha listrik di tempat area negeri ini,” kata Sofyano pada keterangan pada area Jakarta, Minggu.
Menurut pengamat kebijakan energi ini, power wheeling lebih besar lanjut merupakan “alat” bidang pihak non BUMN yang mana digunakan memanfaatkan jaringan listrik atau prasarana yang tersebut dimaksud dibangun dengan modal PLN.
Adanya keinginan perlunya power wheeling diatur di tempat undang-undang perlu pertimbangan yang yang disebutkan matang. Niat yang digunakan dimaksud seharusnya tiada untuk memenuhi kepentingan bidang perniagaan saja, tetapi harus demi kepentingan rakyat banyak lalu keberadaan BUMN harus ditempatkan pada porsi yang mana utama.
Sofyano mengungkapkan PLN ketika ini telah ada menanggung beban akibat kelebihan produksi listrik. Beban ini tiada akan terselesaikan jikalau pemerintah menyetujui power wheeling yang digunakan dimaksud pada akhirnya memunculkan bermunculannya pembangkit baru milik swasta yang tersebut mana mampu belaka berdampak terhadap keberadaan pembangkit milik BUMN.
"Harusnya PLN didukung penuh oleh pemerintah agar bisa saja semata merancang pembangkit listrik energi baru terbarukan, tidaklah dengan membuka prospek pihak lain yang tersebut yang dimaksud lakukan itu dengan memanfaatkan power wheeling," ucap Sofyano.
Sofyano berpendapat PLN selama ini telah dilakukan menanggung beban berat akibat sistem TOP (take or pay) terkait pembangkit listrik yang dimaksud dimaksud dibangun pihak swasta. Sebagai BUMN strategis yang digunakan dimaksud berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, maka seharusnya PLN dihindarkan dari incaran “pemburu rente” yang digunakan mana belaka berfikir memanfaatkan bidang bisnis listrik untuk mengejar keuntungan materi semata, ujar Sofyano.
Kementerian Tenaga lalu Narasumber Daya Mineral (ESDM) akan membuka opsi penerapan power wheeling yang dinilai dapat mempercepat pengembangan energi baru juga terbarukan. Strategi ini akan segera dibahas pemerintah pada rapat kerja dengan DPR.
Padahal pada awal 2023, pemerintah telah dilakukan lama bersepakat untuk tidak memasukkan power wheeling di area Daftar Inventarisasi Kesukaran (DIM) Rancangan Undang-Undang Daya Baru juga Daya Terbarukan (RUU EBET) yang dimaksud diserahkan ke DPR untuk dibahas.
