Related Articles
Lingkar Post – Menteri Keamanan (Menhan) Prabowo Subianto menemukan dugaan korupsi pada awal-awal menjabat di dalam lingkungan Kementerian Perlindungan (Kemhan). Dugaan korupsi yang digunakan tercium Prabowo berbentuk penggelembungan atau mark up anggaran.
Juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkap, dugaan mark up anggaran di area Kemhan mencapai 1.000 persen. Karena itu, Prabowo sempat memutuskan untuk menurunkan pengeluaran anggaran dalam Kemhan sebagai bentuk pencegahan.
“Beliau duduk dan juga datang di dalam Kementerian Defense bukanlah dengan pengetahuan yang mana kosong. Pak Prabowo itu paham semua detail nilai tukar alutsista di tempat seluruh dunia,” kata Dahnil di tempat Jakarta, Hari Sabtu (19/11/2023).
Menurut Dahnil, dugaan adanya mark up anggaran yang disebutkan ketahuan ketika Prabowo memerintahkan seseorang ke luar negeri untuk menelisik ke produsen alat utama sistem persenjataan atau alutsista.
Karena mark up anggaran yang digunakan diadakan bernilai besar, maka Prabowo memutuskan untuk membatalkan beberapa orang kontrak demi mengamankan keuangan negara yang tersebut bernilai triliunan rupiah.
“Pak Prabowo telah melibatkan BPK, juga sudah ada melibatkan KPK untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan,” tambah Dahnil.
Terkait langkah hukum, Lebih lanjut, Dahnil mengatakan, proses hukum dugaan mark up anggaran di area Kemhan menjadi wewenang aparat penegak hukum. Meski begitu, Prabowo disebutnya sudah ada mengambil langkah tegas di tempat internalnya sendiri.
“Jadi, broker sedemikian rupa tiada diberikan ruang, sehingga praktik-praktik mark up itu sekarang agak sulit dilakukan,” ungkapnya.
Sebelumnya, dugaan korupsi dalam Kemhan sempat dibongkar oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Awalnya, Prabowo dihadapkan dengan kontrak senilai Mata Uang Rupiah 51 triliun di tempat awal-awal masa dirinya menjabat sebagai menhan.
Prabowo harus melakukan penandatanganan kontrak tersebut.
“Waktu Pak Prabowo diangkat sebagai menteri pertahanan, bulan-bulan pertama, di area melawan meja ia ada kontrak-kontrak yang harus beliau tanda tangani senilai Simbol Rupiah 51 T. Rupiah 51 T pada melawan meja dia,” kata Hashim dalam Hotel Merlynn Park, Jakarta, Rabu (15/11/2023).
“Waktu itu kami telah dapat laporan, saya dapat laporan, di dalam kontak ini korupsi mark up-nya gila. Ini adalah lebih lanjut gila, ini gila. Ini adalah gila, gilanya memang sebenarnya melampaui gila,” sambungnya.
Kontrak senilai Mata Uang Rupiah 51 triliun itu berkaitan dengan pembelian senjata. Harga senjata yang tersebut seharusnya 800 dolar Amerika Serikat malah di-mark up menjadi 10.800 dolar Amerika Serikat.
Kalau dihitung, upaya penggembungan anggaran pada pembelian senjata di area Kemhan sanggup mencapai 1.250 persen.
“Bisa dihitung, tarif asli 800 dolar, yang mana datang ke meja menteri pertahanan, 10.800 dolar. Mark up-nya saya hitung,” ungkapnya.
