Related Articles
Jakarta – Wakil Komandan Komunikasi Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Herzaky Mahendra Putra, mengklaim fitnah hanya saja akan merusak cara berbangsa kemudian bernegara. Hal itu diucapkan Herzaky di dalam tengah santernya kabar aparat polisi turut membantu pemasangan baliho Prabowo-Gibran dalam Jawa Timur.
Herzaky mengatakan, berdasarkan pemilu-pemilu terdahulu, fitnah terbukti tiada produktif. “Masyarakat jadi lelah, dan juga dalam jangka waktu panjang mampu merusak cara kita berpolitik, berbangsa, serta bernegara,” kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Rabu, 15 November 2023.
TKN Prabowo-Gibran, klaim Herzaky, mengedepankan budaya jujur dalam melaksanakan pemilu. Dia pun mengajak perserta untuk mengedepankan budaya yang dimaksud sama. “Seperti kata Pak Prabowo semalam, kejujuran harus seutuh-utuhnya ” kata politikus Partai Demokrat itu.
Setiap tim pasangan calon, menurut Herzaky, pasti memiliki persoalan masing-masing. Namun, hal itu tidaklah dapat dijadikan alasan menyebar tuduhan tak berdasar. “Masyarakat saat ini hanya saja ingin pemilihan presiden berlangsung damai tanpa harus ada perpecahan,” kata politikus Demokrat itu.
Herzaky mengatakan, banyak orang bertanya Prabowo-Gibran begitu banyak diserang, tetapi TKN tidak ada membalas. “Kita harus mengedepankan kerja mirip ke depan. Kita harus bisa jadi menyelesaikan persoalan itu dengan baik tanpa harus merugikan atau menyerang pihak lain,” kata Herzaky.
Masyarakat, ujar Herzaky, tentu sudah paham apa yang mana mereka itu inginkan, yang mana pemilihan umum yang dimaksud santai-santai belaka lalu tak menimbulkan perpecahan. “Kami kritis dengan komitmen pemilihan umum yang tersebut bersih dari kecurangan,” kata Herzaky.
Herzaky mengatakan, pihaknya berharap aparat dapat menjaga netralitas sesuai pesan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. “Kami yakin penyelenggara juga pengawas dapat berlaku adil. Semua harus dimulai dari pikiran yang dimaksud positif,” ujarnya.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk pemilihan umum Demokratis mendesak Badan Pengawas pemilihan umum atau Bawaslu, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, kemudian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM untuk menyelidiki dugaan keterlibatan polisi dalam pemasangan baliho Prabowo-Gibran di tempat Jawa Timur.
Koalisi Sipil menyatakan, dugaan keterlibatan polisi dalam pemasangan baliho Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah terjadi melanggar Undang-undang. Mereka menyatakan perbuatan itu merupakan bentuk kecurangan pilpres yang mana harus ditindak tegas. “Melanggar Undang-undang kemudian tiada dapat dibenarkan dengan alasan apa pun,” dalam keterangan tertulis, Sabtu, 11 November 2023.
Pilihan Editor: Sekjen Gerindra Klaim Pilpres Harus Jujur, Adil, kemudian Jauh dari Kecurangan
