Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Realisasi Anggaran Kementerian PUPR TA 2023 Capai 57,5% Untuk Oktober

Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Realisasi Anggaran Kementerian PUPR TA 2023 Capai 57,5% Untuk Oktober

Lingkar Post – Menteri Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono didampingi para Pimpinan Tinggi Madya kemudian Pratama di area lingkungan Kementerian PUPR, menyampaikan realisasi capaian anggaran TA 2023 juga rencana acara kerja TA 2024 pada Rapat Kerja bersatu Komisi V DPR RI pada Jakarta, Mulai Pekan (20/11/2023).

Menteri Basuki mengatakan, per 31 Oktober 2023, realisasi anggaran Kementerian PUPR TA 2023 mencapai Rp94,50 T atau sebesar 57,5% dari pagu anggaran, dengan realisasi capaian fisik 60%. Angka yang disebutkan lebih banyak tinggi dari realisasi anggaran di tempat bulan yang dimaksud mirip pada TA 2022 yaitu sebesar 52,3%.

“Pagu awal Kementerian PUPR TA 2023 sebesar Rp125,22T, kemudian mengalami penambahan menjadi Rp164,39T. Dan hingga tanggal 17 November 2023, realisasi keuangannya sebesar Rp109,33 T (63,9%) dengan progres fisik sebesar 67,8%,” kata Menteri Basuki.

Baca Juga  Pembangunan IKN Nusantara, Upaya pemerintahan Wujudkan Pertumbuhan Kondisi Keuangan Baru secara Merata

Kementerian PUPR juga melaksanakan dukungan terhadap infrastruktur pada IKN pada 2020 – 2024 sebesar Rp60,99 T (85 paket pekerjaan) dengan Progres fisik hingga 1 November 2023 sebesar 22,2%. Sementara untuk anggaran pada TA 2023 yang dialokasikan pada dukungan infrastruktur dasar IKN sebesar Rp25,32 T.

Kementerian PUPR.
(Dok: Kementerian PUPR)

“Untuk Batch 1 (Tahun 2020 – Maret 2023) anggarannya sebesar Rp24,53T untuk 40 paket pekerjaan dengan progres 53,3%. Sementara, untuk Batch 2 (setelah Maret 2023), anggarannya sebesar Rp36,46T untuk 45 paket pekerjaan dengan progress sebesar 1,3%” jelas Menteri Basuki.

Di samping pelaksanaan perkembangan IKN, dilaksanakan juga Proyek Padat Karya TA 2023 sebesar Rp15,18 T untuk 723 ribu orang tenaga kerja, dengan progres serapan anggaran sebesar Rp11,85 T (78%) serta serapan tenaga kerja sebanyak 539.720 orang (74,6%). Serta, penyelenggaraan Inpres No. 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Pembaruan Konektivitas Jalan Daerah (IJD) dengan alokasi anggaran sebesar Rp14,65 T yang dimaksud telah lama dilaksanakan sejak bulan Juli 2023, dengan progres fisik hingga ketika ini sebesar 41,5%.

Baca Juga  Kisah Inspiratif Para Ibu di dalam Kupang Bawa Cinta Nusantara Terus Maju Bersama BRI

Menteri Basuki juga menyampaikan, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, fokus inisiatif pada tahun 2024 secara garis besar adalah penyelesaian seluruh pekerjaan pembangunan tuntas, kecuali beberapa paket pembangunan infrastruktur MYC yang baru dimulai pada Desember 2023. Serta pelaksanaan Rencana OPOR (Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi lalu Rehabilitasi.

“Selain itu, kegiatan tahun 2024 akan fokus pada pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur yang dimaksud menjadi Direktif Presiden seperti pasar, sekolah, juga rusun. Serta kegiatan instruksi presiden seperti Inpres Jalan Daerah yang dimaksud telah terjadi terlaksana, serta Inpres Air Minum juga Sanitasi yang mana ketika ini sedang kita siapkan dengan Bappenas,” tambah Menteri Basuki.

Baca Juga  PNS Dapat KUR? Kemenkop UKM Kirim Surat Teguran ke Bank
Kementerian PUPR melaksanakan dukungan terhadap infrastruktur pada IKN pada 2020 – 2024. (Dok: Kementerian PUPR)
Kementerian PUPR melaksanakan dukungan terhadap infrastruktur di area IKN pada 2020 – 2024. (Dok: Kementerian PUPR)

Adapun Pagu Alokasi Anggaran Kementerian PUPR TA 2024 yang tersebut telah dilakukan ditetapkan sebesar Rp147,37 T. Serta rencana dukungan infrastruktur dasar IKN pada TA 2024 dialokasikan sebesar Rp35,45 T, rencana alokasi untuk kegiatan padat karya TA 2024 sebesar Rp7,11 T kemudian rencana alokasi anggaran untuk IJD TA 2024 sebesar Rp15 T.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus mengapresiasi Kementerian PUPR berhadapan dengan capaian realisasi anggaran yang mana lebih besar baik dari tahun sebelumnya. Namun, juga mengimbau penyelesaian pekerjaan agar tepat waktu lalu sasaran.

“Kementerian PUPR juga perlu meningkatkan kinerja penyerapan anggaran agar realisasinya sesuai dengan target yang mana ditetapkan. Dan menindaklanjuti temuan yang diperoleh pada waktu kunjungan kerja atau audiensi dengan masyarakat,” jelas Lasarus.

Check Also

eksekutif Bakal Buka Kembali Ekspor Benih Lobster

eksekutif Bakal Buka Kembali Ekspor Benih Lobster

Lingkar Post – JAKARTA – Menteri Kelautan serta Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono akan kembali membuka …