Satu Angka Indonesia Dipercaya Hasilkan Kebijakan yang Lebih Baik

SDI merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang dimaksud bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, kemudian dapat dibagipakaikan antar-instansi pusat juga daerah.

Kabag Inisiatif lalu Umum Pusat Informasi dan juga Berita Setjen Kemendagri Benny Malik mengungkapkan, Satu Angka Indonesia menjadi salah satu cara untuk menciptakan kebijakan yang lebih besar baik.

“Contohnya adalah kebijakan Bantuan Langung Tunai yang datanya diambil dari data kependudukan. Orang miskin itu kan bergerak, bukan kemungkinan besar selamanya miskin. Dengan adanya Satu Angka Indonesia, kita akan tahu warga yang dimaksud bukan lagi masuk kategori msikin. Hal ini tentunya akan menciptakan Bantuan Langsung Tunai diterima oleh warga yang dimaksud sesuai dengan sasaran,” kata Benny ditulis Selasa (5/12/2023).

Benny memberi contoh, rencana Kementerian Keuangan memadankan Nomor Induk Kependudukan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak juga menjadi cara untuk menciptakan data yang mana tepat pada mengambil sebuah kebijakan.

Menurut Benny, ketika ini Kemendagri mempunyai berbagai data yang mana dihasilkan oleh wali data seperti area terkait kependudukan. Transformasi digital melalui SPBE, kata Benny, akan menyebabkan semua data yang dimaksud dikumpulkan di satu wadah yaitu Satu Informasi Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia lalu Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah mengungkapkan, penyatuan data melalui Satu Angka Indonesia menjadi hal yang digunakan penting di pelayanan publik.

“Teknologi Pengetahuan pada wilayah masih sejumlah yang digunakan tiada jalan. Ketika data diakses yang digunakan muncul adalah kesulitan dan juga juga terkadang data yang dimaksud disampaikan tidaklah akurat. Contoh ketika pemerintah akan memberikan bansos di tempat masa pandemi. Sulit untuk mendapatkan data yang akurat tentang warga yang digunakan berhak menerima. Satu Angka Indonesia bisa saja menyelesaikan permasalahan itu,” jelas Trubus.

Trubus menjelaskan, perlu kerja serupa dari semua pihak untuk menyukseskan acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, khususnya dari pemimpin di dalam daerah.

“Jangan sampai pemimpin pada tempat tak mau mengeluarkan data yang dimaksud benar lantaran tidak ada ingin borok di area daerahnya ketahuan. Hal ini tentu akan menyulitkan proses integrasi data pada Satu Fakta Indonesia. Jadi memang benar harus ada kolaborasi antara pusat serta wilayah untuk menjalankan SPBE ini,” pungkas Trubus.