Related Articles
Lingkar Post – Koalisi Warga Sipil Kawal pemilihan raya Demokratis mengumumkan ketika ini Indonesia mulai kembali seperti masa orde baru dengan versi berbeda. Hal ini terlihat dari berbagai perkembangan besar yang mana terjadi belakangan ini, khususnya menjauhi Pemilihan Umum 2024.
Perwakilan Koalisi Warga Sipil Kawal Pemilihan Umum Demokratis, Okky Madasari, mengumumkan tanda masuknya Indonesia ke orde baru dimulai dari keterpurukan demokrasi. Contohnya adalah pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga pelanggaran berat di area Mahkamah Konstitusi (MK).
“Bicara dari konflik kepentingan semata tidak ada seharusnya Ketua MK mempunyai hubungan saudara dengan Presiden, dari situ sekadar sudah ada jelas MK yang kita harapkan menjadi pengawal konstitusi kita, sudah ada menjadi sedemikian lemah, sudah ada menjadi sedemikian tak berdaya di area bawah kepemimpinan Pak Jokowi,” ujar Okky terhadap wartawan, hari terakhir pekan (8/12/2023).
Lalu, pada masa Pemilihan Umum ini Okky menyampaikan sudah terjadi pemakaian aparat-aparat negara seperti polisi kemudian birokrasi untuk kepentingan pemerintah. Terdapat berbagai tindakan hukum polisi datang untuk mengintimidasi dan juga melarang orang untuk berkumpul hingg aparatur desa yang dikerahkan untuk mengupayakan calon pasangan tertentu.
“Hal-hal seperti ini juga terjadi sebelumnya pada era orde baru, pada waktu ini diulang lagi di area era sekarang,” ucapnya.
Selain itu, pada waktu ini juga terjadi pelemahan kubu oposisi atau tidaklah adanya oposisi yang digunakan memadai. Bahkan, sebagian aturan perundang-undangan yang bermasalah secara mulus kemudian dapat dibahas lalu disahkan oleh DPR, seperti Omnibus Law yang tersebut didemo oleh rakyat kemudian mahasiswa.
“Ada lelucon yang mana beredar di area kalangan kampus, bahwa Pak Jokowi ini adalah presiden yang mana patuh terhadap undang-undang, kalau keinginannya ternyata bukan sesuai dengan undang-undang, apa yang dimaksud beliau lakukan, maka ia akan mengubah undang-undang itu,” jelas Okky.
Akademisi itu pun mengumumkan penerapan pola-pola orde baru pada waktu ini tiada serupa seperti tahun lalu ketika ada kalangan sipil yang digunakan diculik, ditangkap, hingga dipenjara. Di zaman sekarang, rakyat diiintimidasi serta dipersekusi, para aktivis ditangkap, diperiksa dalam kepolisian meskipun kemudian dilepaskan pasca satu kali 24 jam.
“Apa yang tersebut terjadi ketika penangkapan yang dimaksud tentunya adalah intimidasi dari aparat terhadap aktivitas yang disebutkan sehingga dia bukan lagi kemudian berani atau mau berbicara lantang dalam depan public. Inilah yang tersebut kita sebut sebagai pembungkaman,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, ia mengaku setuju dengan pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mengatakan ketika ini pola-pola yang diterapkan telah seperti orde baru.
“Ada pola-pola yang tersebut sama, ada pattern yang tersebut sama, ada kecenderungan yang digunakan sejenis pada membungkam, pada menghancurkan institusi, pada merusak kekuatan check and balances. Saya pun akan menyatakan pola-polanya sudah ada sama dengan Orde Baru,” pungkasnya.
