Related Articles
lingkarpost.com –
Jakarta – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut proses penetapan upah minimum pada Indonesia paling heboh dibandingkan dengan negara lain. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam menilai Indonesia harus melihat negara lain yang digunakan hal itu penetapan upah minimumnya ditetapkan melalui bipartit, yakni berdasarkan perundingan 2 pihak, pekerja dengan pengusaha.
“Kita harus lihat negara lain yang mana penetapan UM nya tiada ada yang mana yang disebut seheboh pada negara kita. Tidak ada negara yang digunakan dimaksud ribut kesulitan upah minimum, dia bipartit umumnya,” ujar Bob kepada CNBC Indonesia, Jumat (17/11/2023).
Bob mengatakan, yang digunakan digunakan paling penting untuk disepakati bahwa upah minimum merupakan upah terendah lalu merupakan jaring pengaman (safety nett). Sementara itu, upah aktual ditetapkan melalui bipartit masing-masing perusahaan juga disesuaikan kondisi masing-masing perusahaan.
Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 Pasal 24, upah minimum diperuntukkan bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan bersangkutan. Sementara pekerja yang digunakan sudah miliki kompetensi seharusnya sudah tiada lagi meributkan UMP.
Selain itu, Bob juga menyebut upah minimum kerap dijadikan alat kebijakan pemerintah oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan popularitas tanpa memikirkan dampak buruknya bagi dunia usaha lalu bahkan para buruh atau pekerja itu sendiri.
“Jadi, marilah kita akhiri kegaduhan yang mana selalu muncul bersamaan dengan penetapan upah minimum, demi kondusifitas iklim perniagaan di area dalam negara kita,” ujar Bob.
“Kasihan itu buruh serta pencari kerja kalau tidaklah ada pembangunan ekonomi baru, pekerjaan baru, pekerjaan yang tersebut yang disebut berkualitas. Setiap tahun tambahan besar dari 3 jt orang pencari kerja masuk pasar kerja, belum lagi 20 jt pengangguran yang digunakan dimaksud ada saat ini,” tukasnya.
Artikel Selanjutnya Demo Buruh: Kenaikan Upah Buruh 15% Harga Mati
