Belanja Fiskal Telat, Pertumbuhan Ekonomi 2023 Bisa Gagal 5%

Jakarta – Pertumbuhan kegiatan ekonomi Indonesia berpotensi gagal tumbuh pada level 5% pada 2023. Kondisi ini dipicu oleh lemahnya daya beli penduduk saat ini, dan juga juga tak tertolong oleh dukungan fiskal yang tersebut mana baru dikeluarkan pemerintah secara jor-joran pada akhir tahun.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad. Ia menilai kondisi itu akan menyebabkan pertumbuhan dunia usaha keseluruhan tahun ini belaka akan bertengger di area tempat level 4,9%, lebih banyak banyak rendah dari proyeksi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam dalam level 5,04%.

“Timingnya itu terlambat, sisa dua bulan baru. Jadi terlambat, harusnya sudah terbaca dari tengah tahun, ini akan turun, ya sekarang sudah terlambat,” kata Tauhid kepada CNBC Indonesia, Jumat (17/11/2023).

Tauhid menganggap, kebijakan pemerintah untuk membantu daya beli, yakni paket kebijakan yang digunakan digunakan terdiri dari penebalan bansos beras juga sembako, bantuan langsung tunai El-Nino, percepatan penyaluran KUR, hingga insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti tak akan menyokong warga belanja pada akhir tahun.

Penyebabnya, rakyat secara umum, khususnya kalangan menengah ke atas yang tersebut mana tercakup dalam paket kebijakan itu, miliki tren perencanaan belanja yang mana mana biasanya sudah dilaksanakan sejak pertengahan tahun. Maka, ketika dukungan daya beli diberikan pemerintah pada akhir tahun tak akan cepat direspons mereka.

Apalagi, ia melanjutkan, laju pertumbuhan sektor properti selama tiga kuartal berturut-turut pun sudah pernah tumbuh sangat di dalam dalam bawah laju pertumbuhan sektor perekonomian rata-rata, yakni semata-mata di area tempat kisaran 2%. Maka, ketika sinyal pelemahan itu terjadi, seharusnya sudah diberikan insentif sejak pertengahan tahun.

“Jadi orang kan melakukan banyak rencana kredit juga juga segala macamnya itu awal tahun sehingga pengaruh ekonominya besar. Paling enggak sebelum kuartal II harusnya sudah terbaca, jadi faktornya itu,” ucap Tauhid.

Sementara itu, bagi kalangan menengah ke bawah yang digunakan disadar dengan kebijakan penebalan bansos juga BLT pun menurutnya tak akan banyak terpengaruh, dikarenakan dari sisi nominalnya berjauhan tambahan lanjut rendah ketimbang tekanan inflasi yang tersebut mulai naik. Terutama inflasi komponen pangan bergejolak.

Sejak Agustus 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi volitile food sudah mulai merangkak naik ke level 2,46% secara tahunan atau year on year (yoy), lalu ke level 3,62% pada September 2023, kemudian juga meleseat ke level 5,54% pada Oktober 2023, jarak jarak jauh di dalam area atas inflasi umum dalam area level 2,56%.

“Besarannya enggak signifikan oleh sebab itu yang dimaksud disasar penduduk kelas atas, yang tersebut dimaksud kelas menengah ke bawah masih kena daya beli, enggak bisa, enggak ngaruh yang tersebut mana tambahan-tambahan bansos lalu lain-lain, cuma berapa sih itu,” ungkapnya.

Tekanan daya beli yang digunakan dihadapi warga pun sebetulnya telah dilakukan lama diakui pemerintah tengah terjadi, tercermin dari revisi target penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara 2023.

Target penerimaan PPN Dalam Negeri atau PPN DN turun menjadi Rp 438,79 triliun dari sebelumnya Rp 475,37 triliun dalam Perpres No. 130/2022. Ketika target itu diturunkan, dikarenakan adanya kebijakan PPN DTP, maka ada sinyal yang mana mana dimunculkan pemerintah bahwa daya beli penduduk tengah lemah, akibat konsumsi tak akan banyak terjadi yang digunakan bisa saja semata menggalakkan penerimaan PPN.

“Kondisi itu kemungkinan memang untuk memberikan insentif untuk konsumsi dalam negeri yg pertumbuhan saat ini sangat lambat,” ucap Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Faisal.

“Ketika target PPN DN turun, konsumsi serta negeri sebagai basis PPN juga turun sehingga daya beli warga diproyeksikan turun,” ucap pakar pajak yang tersebut dimaksud merupakan Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono menambahkan.

Tingkat konsumsi rumah tangga pada kuartal III-2023 belaka sebesar 5,06% dari kuartal II yang digunakan yang disebut mampu tumbuh hingga 5,22%. Pola pertumbuhan ini serupa dengan tahun lalu yang mana pada kuartal III-2022 pertumbuhan konsumsi rakyat turun ke level 5,39% dari kuartal sebelumnya pada tempat level 5,51%, demikian juga pada 2021 dari 5,96% menjadi 1,02%.

Ekonom senior yang mana yang juga merupakan mantan Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengungkapkan tekanan daya beli terhadap kelas menengah ke bawah itu disebabkan tekanan inflasi unsur pangan atau volitile food yang tersebut itu terus meninggi saat ini akibat efek berkepanjangan El-Nino, juga masuknya masa tanam di area area Indonesia.

“Masyarakat miskin bawah itu konsumsinya itu antar 60%-63% dari incomenya untuk konsumsi pangan. Kalau inflasinya menghit pangan, pasti presentasenya naik, sehingga terjadi penurunan daya belinya. Jadi penurunan demandnya bukan oleh sebab itu faktor hari raya serta libur panjang, ini yang mana dimaksud harus kita cermati,” ucap Anny.

Artikel Selanjutnya Dipengaruhi AS & China, Ekonomi RI Dipatok Cuma 5,2%