Related Articles
Lingkar Post – Ibukota – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bekerja identik dengan Komisi Nasional Disabilitas (KND) memfasilitasi pelatihan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas tuna rungu pada tempat Cawang, DKI DKI Jakarta Timur.
Acara yang dimaksud dimaksud merupakan bagian dari kegiatan Pajak Berisyarat untuk memberikan persamaan hak pada hal mendapatkan edukasi perpajakan bagi para penyandang disabilitas.
“DJP sangat menyadari pentingnya kesetaraan juga aksesibilitas para penyandang disabilitas. Maka, pada Pajak Berisyarat tahun ini, kami coba memfasilitasi teman-teman tuna rungu dengan apa yang tersebut yang dimaksud kami sebut Business Development Service (BDS),” kata Staf Ahli Menteri Keuangan Area Kepatuhan Pajak Yon Arsal pada Jakarta, Jumat.
BDS merupakan sebuah inisiatif pendampingan UMKM yang mana diadakan oleh DJP untuk membantu ia berkembang, termasuk untuk hal-hal pada luar perpajakan.
Inisiatif BDS dilaksanakan di area berbagai bentuk, seperti pelatihan kewirausahaan, fasilitasi akses ke perbankan, akses bursa digital kemudian sebagainya.
Khusus untuk kegiatan dalam Pajak Berisyarat 2023 ini, DJP menjalankan BDS merupakan pelatihan teknik foto item oleh manusia profesional yaitu Sunu Pitoyo.
“Hal ini terkait dengan pembaharuan pangsa dari yang tersebut semula konvensional menjadi sektor pangsa digital. Para wirausaha termasuk teman-teman tuli perlu untuk mengembangkan kompetensinya dengan cara mengoptimalkan kemajuan teknologi,” jelas dia.
Selain pemberian pelatihan, DJP juga memfasilitasi pembukaan berbagi pengalaman dari individu penyandang disabilitas yang berhasil mengembangkan usahanya di area bidang transportasi khusus disabilitas, yakni Triyono (Founder Difa Bike).
Yon berharap melalui kegiatan tersebut, semakin beberapa orang penyandang disabilitas yang dimaksud yang dimaksud berprogres usahanya. Dengan semakin banyaknya usahawan akan terjadi akselerasi perkembangan perekonomian Indonesia yang tersebut mana akan mewujudkan tujuan lalu visi Indonesia lebih banyak berbagai forward pada 2025.
Acara edukasi perpajakan terhadap teman tuli sudah ada pernah dilaksanakan secara rutin oleh DJP. Direktur Penyuluhan, Pelayanan juga Hubungan Komunitas Dwi Astuti menyatakan DJP pada seluruh Indonesia secara bergerak melaksanakan kegiatan edukasi perpajakan terhadap teman tuli pada wilayah masing-masing sejak tahun 2022.
“Kami terus membantu kesetaraan hak mendapatkan informasi juga layanan perpajakan bagi teman-teman disabilitas. Oleh sebab itu, kami tegaskan bahwa para penyandang disabilitas juga berhak untuk memperoleh informasi yang mana dimaksud sejenis pada seluruh kegiatan perpajakan, termasuk kegiatan BDS,” ujar Dwi.
