Related Articles
lingkarpost.com – Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat komposisi utang pemerintah Indonesia per September 2023 yang digunakan mencapai Rp7.891,61 triliun didominasi instrumen utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) hingga 88,86 persen.
"Dari sisi komposisi instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar dalam bentuk SBN (Surat Berharga Negara) dengan proporsi mencapai 88,86 persen," kata Sekretaris Jenderal Direktorat Pengelolaan Pembiayaan lalu juga Risiko Kemenkeu (DJPPR) Ubaidi Socheh Hamidi dalam acara in talks to community bertema "Learning Cultur, For Better Future: Aktif, Smart, juga Bijak Keuangan" pada Jakarta, Kamis.
Berdasarkan data Kemenkeu, total utang pemerintah dalam bentuk SBN per September 2023 mencapai Rp7.012,7 triliun.
Hamidi menyampaikan, dalam pengelolaan pembiayaan Anggaran Pendapatan lalu juga Belanja Negara (APBN), pemerintah senantiasa mengelola utang secara hati-hati dengan resiko terkendali melalui komposisi yang tersebut hal itu optimal.
Ia menjelaskan, SBN mempunyai fungsi strategis sebagai sistem keuangan terutama akibat sifatnya yang mana itu aman atau bebas resiko.
Dalam penerbitannya, lanjut Hamidi, SBN dijamin undang-undang menjadi pilihan investasi modal terbaik pada tengah tekanan pasar keuangan lalu ekonomi.
Selain itu, SBN juga merupakan instrumen yang tersebut yang disebut cukup likuid lalu dapat dengan mudah dijualbelikan dalam pasar sekunder tanpa mempengaruhinya secara berarti.
SBN juga menjadi salah satu instrumen yang digunakan digunakan digunakan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas moneter. Ia menyebutkan, kepemilikan SBN domestik didominasi oleh perbankan, diikuti BI, lembaga asuransi juga dana pensiun, serta pemodal asing dalam komposisi yang mana mana relatif kecil.
"Pasar SBN yang dimaksud mana likuid itu akan menyokong peningkatan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang," katanya.
