KemenKopUKM: Perlu kerja keras kejar rasio kewirausahaan 2045

KemenKopUKM: Perlu kerja keras kejar rasio kewirausahaan 2045

Saat ini rasio kewirausahaan kita baru mencapai 3,47 persen dan juga juga membutuhkan kerja sebanding serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk sanggup meningkatkannya

lingkarpost.com – Jakarta – Sekretaris Kementerian Koperasi juga UKM (SesMenkopUKM) Arif Rahman Hakim mengatakan Indonesia harus kerja keras untuk mengejar target kenaikan rasio kewirausahaan hingga mencapai 12 persen pada 2045 yang tersebut hal tersebut merupakan prasyarat utama menjadi negara maju.

“Indonesia pada tahun 2045 diprediksi oleh berbagai lembaga dunia menjadi negara maju. Namun salah satu syarat negara maju untuk menjadi negara maju tingkat rasio kewirausahaan harus mencapai 12 persen. Saat ini rasio kewirausahaan kita baru mencapai 3,47 persen kemudian membutuhkan kerja identik lalu kolaborasi dengan berbagai pihak untuk dapat meningkatkannya,” kata SesMenKopUKM Arif saat Diskusi Media UMKM Naik Kelas Menuju Indonesia Emas di area tempat Gedung KemenKopUKM Jakarta, Jumat.

Baca Juga  Apesnya Warga Indonesia, Mau Kerja Terbentur Syarat Usia

Arif menuturkan bahwa pemerintah sedang berfokus dalam pengembangan kewirausahaan pada inovasi yang mana menjadi salah satu kunci untuk menghadapi tantangan metamorfosis tren dunia yang digunakan cukup cepat.

Menurutnya, inovasi juga dibutuhkan oleh UMKM untuk berkembang lebih banyak lanjut berjauhan hingga naik kelas.

“KemenKopUKM telah dilakukan terjadi melaksanakan pembahasan terkait masukan indikator UMKM naik kelas bersama dengan berbagai pihak yang dimaksud mana melakukan pembinaan terhadap UMKM mulai peneliti kementerian/lembaga hingga asosiasi UMKM. Hasilnya dalam menentukan UMKM naik kelas perlu diperhatikan beberapa hal,” ucapnya.

Baca Juga  Jelang Tahun Politik, Menkeu Sri Mulyani Bilang Begini

Beberapa hal yang tersebut digunakan menentukan UMKM naik kelas, pertama terwujudnya seluruh variabel yang tersebut menjadi amanat PP 8/2021 tentang modal dasar perseroan serta pendirian, perubahan lalu pembubaran perseroan yang mana memenuhi kriteria UMKM.

Kedua, terwujudnya kenaikan pemasukan UMKM. Ketiga, inklusifitas UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi, lalu terwujudnya kemudahan ekspor kemudian kemudahan akses informasi serta yang mana terakhir adalah terwujudnya klasterisasi dan juga juga pengembangan produk.

“Sebagaimana dikerjakan pilot proyek rumah produksi bersama yang digunakan diharapkan dapat direplikasi pada daerah lainnya,” tuturnya.

Asisten Deputi Pembiayaan juga Investasi UKM, Deputi Bidang UKM, KemenKopUKM, Temmy Satya Permana menambahkan upaya pemerintah memacu UMKM naik kelas dihadapkan pada permasalahan yang tersebut itu cukup penting pada tengah masifnya perkembangan teknologi informasi.

Baca Juga  Profil Richard Adkerson, Bos Freeport McMoRan Ketemu Jokowi Bahas Penambahan Saham

Menurutnya, pelaku kegiatan bisnis yang dimaksud dimaksud mayoritas adalah pelaku perusahaan mikro justru dihadapkan pada perang nilai tukar dalam dalam jaringan digital digital. Masalah lain, lanjutnya, adalah pelaku UMKM didominasi oleh reseller daripada produsen.

Hal itu mengakibatkan multiplier effect dari UMKM menjadi bukan begitu besar. Belum lagi UMKM yang mana mayoritas perniagaan mikro merupakan pelaku bidang usaha subsisten.

"Ironisnya perekonomian digital ini isinya 90 persen dari pelaku perusahaan kita adalah reseller bukan produsen. Nah ini jadi tugas berat bagi kami kemudian Kementerian Lembaga terkait yang tersebut mana membina UKM, KemenKopUKM belaka sebagai koordinator," ucap Temmy.

Check Also

eksekutif Bakal Buka Kembali Ekspor Benih Lobster

eksekutif Bakal Buka Kembali Ekspor Benih Lobster

Lingkar Post – JAKARTA – Menteri Kelautan serta Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono akan kembali membuka …