Related Articles
lingkarpost.com – Bandung, Jawa Barat – Dinas Penanaman Modal serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat optimistis sampai akhir 2023, sebanyak 2,2 jt unit bidang usaha mikro, kecil, kemudian menengah (UMKM) dari total enam jt unit, sudah miliki dan juga juga terdaftar dalam nomor induk berusaha (NIB).
Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Jawa Barat Dodin Rusmin Nuryadin pada Bandung, Jabar, Jumat, menjelaskan bahwa sejak Januari sampai September 2023, terdapat 600 ribu UMKM baru miliki NIB.
Dengan demikian, secara total sejak dirilis pada Agustus 2021, UMKM yang tersebut mana miliki NIB sudah pernah dijalankan mencapai 1,2 jt unit atau kurang 1 jt unit dengan target 2,2 jt unit tahun ini.
Dodin yakin target tercapai dengan semakin banyaknya pelaku usaha miliki NIB, mengingat pada 21 November 2023 mendatang, akan digelar Gebyar Pelayanan Terpadu Usaha Mikro kemudian Kecil Jawa Barat 2023 dalam SOR Arcamanik, Kota Bandung.
"Kegiatan itu setidaknya akan dihadiri 1.200 UMK. Kami sudah menyebar link. Nanti akan mendapat pelayanan dalam samping NIB, ada sertifikasi halal, e-catalog, SNI, BPOM, HAKI kemudian lain-lain. Target kami, tambahan satu jt sampai akhir tahun, insya Allah tercapai. Dalam waktu dekat, kalau ada seperti ini pelayanan kami lebih tinggi lanjut masif, mudah-mudahan bisa saja belaka tercapai," ujarnya.
Dia mengakui masih ada beberapa kendala dalam mengupayakan UMKM Jabar mempunyai juga terdaftar dalam NIB, salah satunya adalah masih ada stigma bahwa untuk mengurusnya sulit juga berbayar, padahal bukan demikian.
Karenanya, kata dia, butuh sosialisasi secara gencar, untuk mengedukasi penduduk terutama UMKM, terkait kepemilikan NIB ini.
Dodin berharap melalui upaya bersama, kolaborasi dengan pemerintah kota lalu kabupaten mampu meningkatkan kesadaran pelaku UMKM untuk mengejar legalitas usahanya saat ini.
"Memang ada mindset kurang ramah. Takut ada biaya, bertele-tele, padahal sebetulnya mudah. Maka, kami akan lakukan sosialisasi secara masif. Pelayanan sampai ke desa, kolaborasi dengan (pemerintah) kota kemudian kabupaten. Insya Allah dengan kolaborasi, bisa jadi jadi cepat sampai ke teman-teman UMK untuk mendapatkan informasi secara utuh," tuturnya.
