Related Articles
Lingkar Post – Ibukota Indonesia – Pelaksana Pekerjaan (Plt) Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Ibukota Sibrohmalisi mengingatkan seluruh pengurus juga anggotanya untuk menjaga netralitas pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Prinsip yang dimaksud yang dimaksud harus dijunjung tinggi pada penyelenggaraan Pergerakan Kepalangmerahan Internasional adalah kenetralan," kata Sibroh ketika dikonfirmasi pada Jakarta, Jumat.
Sibroh menegaskan, netralitas PMI DKI ini tertuang pada Surat Edaran (SE) dari Pengurus Pusat PMI dengan Nomor 719/ORG/XI/2022 pada 8 November 2022.
Dalam surat edaran itu tertuang perihal pedoman menjaga prinsip kenetralan Pergerakan Kepalangmerahan pada pemilihan 2024.
"Itu sebagai implementasi dari prinsip kenetralan yang mana tertuang di tempat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan," ujar Sibroh.
Selain itu, kegiatan kepalangmerahan ini juga tak boleh berpihak pada kekuatan politik, kontroversi yang bersifat politis, keagamaan hingga ideologis demi menjaga kepercayaan dari semua pihak.
"Pengurus (PMI) yang digunakan mana mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau kepala daerah, pasukan sukses, regu kampanye pemilihan raya 2024 harus melaporkan terhadap Pengurus Pusat PMI," ujar Sibroh.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI DKI Ibukota Heru Budi Hartono mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk camat juga lurah yang tak ada netral pada penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 sanggup diberhentikan dari jabatannya.
"Sanksi bagi ASN yang dimaksud dimaksud tiada netral itu sebagai teguran, lalu penundaan gaji, terus penurunan, dapat semata diberhentikan dari jabatan. Jadi kalau beliau lurah ya diberhentikan sebagai lurah," kata Heru di Balai Perkotaan DKI Jakarta, Rabu, di area rapat penyelenggaraan kinerja kewilayahan.
Terkait hal itu, Heru menegaskan agar seluruh ASN di dalam tempat lingkungan otoritas Provinsi (Pemprov) DKI harus bersikap netral mendekati pemilihan raya 2024.
