Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Bamsoet Tekankan Signifikans Netralitas TNI pada Pemilihan Umum

Sebagai warga kehormatan TNI AL dan juga juga penerima Brevet Baret Ungu Korps Marinir TNI AL juga Brevet Hiu Kencana Satuan Kapal Selam TNI AL juga Brevet Wing Penerbang Kelas 1 Pesawat Tempur Warga Kehormatan TNI-AU, Bamsoet mengapresiasi kontribusi personil TNI AL, khususnya Korps Marinir dengan julukan “Hantu Laut” Baret Ungu, yang tersebut setiap saat berhasil meredakan kerusuhan lalu menenangkan massa demonstrasi dalam penghujung aksi. Tanpa pukulan, tanpa tendangan, massa rusuh bisa jadi bubar, dengan melakukan pendekatan yang dimaksud humanis serta persuasif untuk menciptakan kondusivitas.

“Kita tentu berharap jangan sampai sebelum maupun sesudah penyelengggaraan Pemilihan Umum 2024 terjadi demonstrasi besar-besaran yang berpotensi rusuh. Hak publik untuk menyatakan pendapat memang benar diatur pada konstitusi maupun undang-undang, namun pelaksanaannya tidaklah boleh mengakibatkan kerugian apalagi permusuhan. Jika sampai ada kemungkinan rusuh, saya yakin serta percaya keluarga besar TNI AL diminta atau tidak ada diminta, pasti siap membantu aparat kepolisian di menjaga keamanan, ketertiban, kemudian kedamaian dalam pada keberadaan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara,” ujar Bamsoet di Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersatu DPP Diskusi Komunikasi Putra Putri Angkatan Laut (DPP FKPPAL), pada Gedung Nusantara IV MPR RI, Jakarta, Minggu, 19 November 2023 lalu.

Turut hadir antara lain, KASAL Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Dinas Kemungkinan Maritim Angkatan Laut Mayjen TNI (Mar) Markos, Ketua Umum DPP FKPPAL Ariadi Kusumadi, dan juga Ketua Panitia/Ketua DPD FKPPAL Ibukota Indonesia Metro Tommy Hutapea.

Ketua DPR RI ke-20 kemudian mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, kemudian Security ini menjelaskan, selain dengan FKPPAL, MPR RI juga sudah bekerjasama menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI maupun penerimaan aspirasi dengan keluarga besar TNI lainnya. Antara lain dengan Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD), Perhimpunan Putra lalu Putri TNI Angkatan Lingkungan (P3AU), dan juga Pertemuan Komunikasi Putra Putri Purnawirawan kemudian Putra Putri TNI/Polri (FKPPI).

“Dalam berbagai kesempatan tersebut, saya senantiasa mengundang terhadap keluarga besar TNI untuk menjaga dan juga menghormati konstitusi yang mana ada pada ketika ini. Tidak perlu diperdebatkan terlalu terpencil sehingga berpotensi memecah belah bangsa. Kendati sejumlah pihak menilai konstitusi yang dimaksud ada ketika ini sudah pernah mengalami banyak inovasi bahkan sangat dari pemikiran para Bapak pendiri bangsa, namun pada hakikatnya, konstitusi yang digunakan ada pada ketika ini merupakan cerminan perjalanan sejarah bangsa. Dalam setiap perubahannya, telah dilaksanakan secara konstitusional. Apabila dirasa masih ada kekurangan atau hal yang digunakan perlu diperbaiki kemudian disempurnakan secara menyeluruh atau kembali ke UUD 1945 sebelum amandanen pasca reformasi, ada mekanisme konstitusional yang tersebut tersedia pada konstitusi kita, yaitu mekanisme amandemen,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Alumni Doktor Keilmuan Hukum UNPAD dan juga Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini juga mengingatkan bahwa kompetisi serta perebutan pengaruh negara-negara besar, sudah menempatkan Indonesia pada pusaran kepentingan global. Pada pada waktu yang dimaksud bersamaan, pada konteks keberadaan hidup sebagai bangsa kemudian bernegara, patriotisme juga nasionalisme bukan lagi dimaknai secara sempit. 

Di berada dalam modernitas zaman yang digunakan ditandai lompatan kemajuan teknologi juga derasnya arus peradaban, tantangan yang dimaksud dihadapi dapat mewujud pada beragam paradigma. Misalnya pada degradasi moral generasi muda bangsa, maraknya perilaku koruptif, masih adanya ketimpangan sosial-ekonomi, tergerusnya nilai-nilai kearifan lokal, dan juga terpinggirkannya ideologi bangsa.

“Ditengah kemajuan teknologi, dunia ketika ini juga sudah ada memasuki era Siber of Military Things/Internet of Battle-field Things, dimana operasi militer semakin dapat dikendalikan dari jarak sangat berjauhan dengan lebih lanjut cepat, tepat, serta akurat. Sekaligus meningkatkan fungsi perangkat militer menjadi lebih besar efektif kemudian optimal. Sebagaimana terlihat di konflik Rusia – Ukraina, maupun peperangan kelompok Hamas – Israel,” terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila kemudian Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Borobudur dan juga Dosen Pascasarjana Rencana Studi Damai dan juga Resolusi Konflik, Fakultas Security Nasional Universitas Defense RI (UNHAN) ini menambahkan, Jaringan Internet of Military Things juga menunjukan bahwa dunia semakin larut menghadapi konflik Generasi V (G-V) Siber dengan center of gravity pada Fakta kemudian Informasi. Setelah sebelumnya dunia mengalami pertempuran G-I, yang tersebut diadakan dengan Padat Manusia, G-II Manuver kemudian Tembakan, G-III Padat Teknologi, juga G-IV Asimetris. Pada G-1 hingga G-III, sasarannya pada sektor Militer, Fisik, lalu Ekonomi. Pada G-IV sasarannya sektor politik. Sedangkan G-V pada sosial lalu ideologi. 

“Menghadapi G-V, Singapura, Jerman, dan juga Tiongkok merupakan contoh negara yang mana sudah pernah membentuk Angkatan Siber sebagai matra tersendiri. Pasukan Siber Tiongkok diprediksi yang dimaksud terbesar di tempat dunia, mencapai 145 ribu personil. Indonesia tak boleh ketinggalan. Karenanya, pembuatan Angkatan Ke-IV, Angkatan Siber (AS) sebagaimana diusulkan Lemhannas RI, menjadi keniscayaan. Sehingga mampu menguatkan Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), lalu Angkatan Udara Bebas AU),” pungkas Bamsoet. (*)