Related Articles
lingkarpost.com – Yogyakarta – Persoalan sampah di tempat wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih belum tuntas hingga saat ini. Pemberlakukan pembatasan kuota volume sampah bagi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, lalu Bantul di area Tempat Pengolahan Akhir atau TPA Piyungan Yogyakarta menjadi indikator peluang darurat sampah masih dapat terjadi sewaktu-waktu. Terlebih mendekati libur panjang akhir tahun yang digunakan tak lama lagi tiba.
Sekretaris DIY Beny Suharsono mengatakan, salah satu prospek sampah yang jadi perhatian pemerintah daerah saat ini adalah limbah makanan. Beny mengungkap, temuan Pemda DIY limbah makanan pada wilayah itu ternyata menyumbang nomor cukup signifikan yang dimaksud mampu memicu situasi darurat sampah.
“Sebab jumlah keseluruhan sampah sisa makanan pada DIY memiliki persentase hingga 20 persen dari total jumlah total sampah organik, ini jelas cukup tinggi,” kata Beny dalam forum Consumindful: Eat Wiser, No Leftover di area Yogyakarta pada Kamis, 16 November 2023.
Sampah makanan itu tak hanya sekali berasal dari rumah tangga, tapi juga muncul dari sektor bisnis pendukung wisata seperti restoran, kafe, wahana lalu destinasi, serta perhotelan.
Untuk mengatasi peluang darurat sampah dalam Yogyakarta jelas tak cukup belaka dengan pembenahan infrastruktur kemudian teknologi pengolahan sampah. Perilaku warga atas makanan juga perlu diperbaiki agar tak bersisa serta akhirnya menumpuk menjadi limbah.
“Masyarakat agar bijak dalam mengonsumsi makanan, bagaimana agar tak bersisa dan juga menjadi limbah,” kata Beny.
Di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) Pemda DIY, Beny melanjutkan, ada anjuran untuk melakukan penghematan makanan serta minuman agar tak menjadi limbah akibat adanya sisa. Selain itu, kalangan pelaku bidang usaha wisata juga diminta berkomitmen melakukan upaya penanggulangan limbah sisa makanannya secara mandiri.
Dalam forum itu, Direktur Eksekutif Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) Indah Budiani mengatakan perubahan perilaku konsumen untuk pencegahan pemborosan pangan menjadi hal mendesak belakangan ini.
“Sebab sisa makanan yang dimaksud terbuang selama ini paling banyak dari aktivitas konsumsi,” kata dia.
Adapun Analis Ketahanan Pangan yang digunakan hadir mewakili Deputi II Bidang Kerawanan Pangan Dan Gizi Badan Pangan Nasional Nyoto Suwignyo menuturkan Indonesia mengalami kerugian dunia usaha 4-5 persen dari total GDP atau gross domestic product akibat persoalan kehilangan dan juga pemborosan pangan berdasarkan data Bappenas tahun 2021.
PRIBADI WICAKSONO
