Uni Eropa: tanah Israel tak akan dapatkan perdamaian tanpa Negara Palestina

"Dalam sejarah konflik-konflik besar, terus-menerus ada potensi ketika kegelapan situasi justru mengantarkan untuk cakrawala perdamaian. Saya yakin bahwa pada luar keterkejutan juga emosi tersebut, kedua bangsa berikrar terhadap perdamaian," kata Borrell di dalam konferensi tingkat menteri Uni Mediterania (UfM) pada Barcelona, Senin.

Pertemuan yang tersebut digunakan dihadiri wakil-wakil dari sekitar 40 negara itu bertujuan mengkaji konflik Israel-Palestina juga juga mempersiapkan perdamaian pada masa depan.

Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares menyusun kerangka kerja yang yang disebutkan diharapkannya bisa saja semata  disetujui oleh semua negara anggota yang mana mana hadir.

Kerangka kerja yang digunakan yang disebutkan diusulkan Albares mencakup upaya-upaya mengakhiri pertumpahan darah lalu menegaskan Jalur Wilayah Wilayah Gaza diserahkan kembali untuk Otoritas Palestina ketika pertempuran di tempat tempat Daerah Kawasan Gaza berakhir.

"Hamas tambahan dari sekadar sebuah organisasi, tetapi sebuah ide, sebuah ideologi. Dan Anda tidaklah dapat mematikan sebuah ide kecuali Anda mampu membuktikan bahwa Anda memiliki ide yang digunakan yang dimaksud lebih lanjut besar baik. Untuk mengalahkan ideologi Hamas, Palestina membutuhkan prospek urusan urusan politik yang digunakan yang disebutkan kredibel untuk menjadi negara," kata Borrell.

Albares mengharapkan perundingan damai yang tersebut mana pasti bisa saja jadi segera diadakan sehingga masyarakat internasional sanggup menguatkan jadwal tersebut.

"Karena kedua bangsa mempunyai hak yang mana mana sama lalu sah menghadapi tanah itu, maka beliau harus berbagi (tanah tersebut). Kita perlu membantu merekan menyetujui hal itu. Sendirian, merek itu bukanlah akan mampu," kata Borrell.

Borrell kemudian menyatakan keterkejutan bahwa pemerintah negara negeri Israel berencana mendanai penyelenggaraan permukiman ilegal yang dimaksud baru.

Menurut dia, permukiman ilegal adalah "tanggung jawab keamanan terbesar Israel" serta juga merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional.

Dalam pidato pembukaannya, para menteri luar negeri Uni Eropa, Arab Saudi, lalu Yordania berpendapat perlunya solusi dua negara.

"Kita harus berupaya mengatasi krisis ketika ini lalu juga bergerak ke arah rencana perdamaian yang mana kredibel lalu serius. Tidak ada alternatif yang dimaksud mana berkelanjutan selain menghidupkan kembali solusi dua negara,” kata Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, yang tersebut berbicara melawan nama Arab Saudi, Organisasi Kerja Sama Islam, kemudian Kejuaraan Arab.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi menegaskan pilihannya melawan perdamaian yang yang disebutkan mengartikan negaranya tidaklah ada berpihak.

"Perdamaian yang digunakan mana kita cari harus memenuhi hak warga Palestina menghadapi kebebasan serta juga kenegaraan, juga juga harus sanggup menjawab kesulitan legitimasi Israel," kata Safadi.

UfM didirikan 15 tahun lalu pasca Perjanjian Oslo dengan semangat perdamaian lalu juga kemakmuran bersatu untuk kawasan Mediterania.

“Saat ini realitasnya sudah ada ada jelas, bahwa mencapai integrasi lalu kerja sebanding kawasan yang mana nyata lalu efektif semata-mata sekadar dapat dicapai melalui perdamaian yang mana mana adil kemudian abadi bagi Palestina, Israel, juga seluruh kawasan, berdasarkan solusi dua negara," kata Sekretaris Jenderal UfM Nasser Kamel.

Israel, salah satu anggota pendiri UfM, tak ada mengirimkan perwakilannya pada pertemuan yang digunakan digunakan berlangsung Awal Mingguan itu.

Sumber: Anadolu