Related Articles
Jakarta-Pemerintah menebar berbagai insentif untuk memacu perkembangan Ibu Pusat Kota Nusantara (IKN). Salah satunya, membebaskan Pajak Pertambahan Skor (PPN) untuk mobil listrik di area IKN.
“Kami tambahkan sarana lain seperti misalnya PPN tak dipungut untuk electric vehicle, kemudian jasa pembangunan kemudian beberapa jasa lainnya,” kata Staf Ahli Menteri Keuangan Sektor Kepatuhan Pajak Yon Arsal pada acara Kans Pengembangan Usaha IKN: Kupas Tuntas Insentif PPN, PPh dan juga Fasilitas Kepabeanan Barang Impor, hari terakhir pekan (1/11/2023).
Pembebasan PPN untuk mobil listrik yang dimaksud termuat pada Peraturan eksekutif (PP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha kemudian Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di dalam Ibu Pusat Kota Nusantara (IKN).
Ketentuan untuk kendaraan listrik termuat di Pasal 59 Ayat (2) Huruf b yang mana mengatakan kemudahan perpajakan berbentuk PPN tiada dipungut untuk kendaraan bermotor yang tersebut mempunyai nomor polisi terdaftar pada IKN lalu menggunakan teknologi battery electric vehicles yang dimaksud diproduksi di tempat di negeri. Pembebasan pajak itu berlaku untuk orang pribadi, badan, kementerian atau lembaga.
Tidak belaka untuk mobil listrik, aturan yang dimaksud juga mengatur pembebasan PPN untuk bangunan baru dalam bentuk rumah tapak, satuan rumah susun, kantor, toko/pusat perbelanjaan, dan/atau gudang bagi orang pribadi tertentu, badan tertentu, dan/atau kementerian/ lembaga tertentu.
Yon Arsal mengungkapkan pemerintah memang benar memberikan prioritas terhadap pemberian berbagai insentif dalam IKN. Menurut dia, insentif yang tersebut berlaku di area luar IKN, akan lebih besar dijalankan secara maksimal dalam lingkungan ibu kota negara baru tersebut.
“Jadi memang benar sudah ada kita siapkan berbagai insentif ini menjadi yang dimaksud ultimate,” kata dia.
Artikel Selanjutnya Akhirnya Sengketa Lahan pada IKN Beres di dalam Tangan Luhut
