Related Articles
lingkarpost.com – INFO NASIONAL – Laut merupakan anugerah Tuhan yang dimaksud harus disyukuri. Sudah sepatutnya semua pihak menjaga kemudian mengelola secara bijak untuk memberikan warisan (legacy) kepada generasi selanjutnya.
Pesan ini disampaikan saat mewakili Menteri Kelautan kemudian Perikanan untuk menjadi salah satu panelis pada acara Side Event Konferensi Umum UNESCO “Ocean Science as a Pillar of Sustainable Ocean Management” di area Paris, Prancis, pada 14 November 2023.
Dalam kegiatan yang dibuka oleh Vladimir Ryabinin (Sekretaris Eksekutif Intergovernmental Oceanographic Commission/IOC UNESCO), panelis yang dimaksud hadir bersama adalah Henrik Harboe (Special Envoy (Ocean) and Sherpa for the High-Level Panel for a Sustainable Ocean Economy, Norway), Nicole Leboeuf (Assistant Administrator, National Ocean Service (NOS) NOAA), lalu Arran McPherson (Assistant Deputy Minister, Ecosystems and Oceans Science, Fisheries and Oceans Canada). Acara juga diikuti kurang tambahan 200 peserta dari seluruh negara anggota UNESCO.
Dalam upaya mengelola laut, tantangan yang digunakan dihadapi Indonesia semakin meningkat serta berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan ruang laut serta sumber daya yang dimaksud dapat mengancam kesehatan laut.
Untuk menghindari konflik, Pemerintah Indonesia menjalankan pengelolaan ruang laut yang mana meliputi perencanaan ruang laut, pemanfaatan ruang laut, pengendalian pemanfaatan ruang laut, kemudian pengawasan pemanfaatan ruang laut.
Upaya penyelamatan ekologi laut menjadi prioritas Pemerintah Indonesia. Salah satu cara yang tersebut ditempuh yakni mengalokasikan minimal 30 persen untuk kawasan konservasi serta preservasi bagi lingkungan penting pada laut.
Selain itu, pemanfaatan sumber daya lalu jasa lingkungan di dalam ruang laut harus mendapat izin dari Menteri Kelautan dan juga Perikanan. Perizinan dasar ini mempunyai status hukum yang kuat. Tanpa kepemilikan izin dalam pemanfaatan ruang laut, maka semua perizinan kegiatan berusaha tidak ada dapat diproses tambahan lanjut.
Dalam mempersiapkan perencanaan ruang laut ke depan, Indonesia akan mengintegrasikan pengaplikasian Ocean Big Data dan juga Ocean Account. Ocean Account sudah pernah terbukti menjadi alat yang mana penting, memberikan wawasan bagi para pembuat kebijakan tentang cara mengukur, mengelola, kemudian meningkatkan sumberdaya laut secara tambahan efektif.
Setidaknya Indonesia miliki empat strategi dalam mengembangkan pengelolaan ruang laut (Marine Spatial Planning/MSP), yaitu: (1) menerapkan digitalisasi dari perencanaan hingga pengendalian, (2) mengupayakan pengelolaan kesehatan laut menjadi tambahan baik, (3) memperkuat penerapan blue economy, dan juga (4) mengurangi konflik pemanfaatan ruang laut sebab adanya transparansi kemudian partisipasi masyarakat.
Dalam rangka mengupayakan pengelolaan ruang laut kedepan tersebut, juga diperlukan kerja identik berbagai pihak atau negara, salah satunya kerja sejenis dalam meningakatkan kapasitas SDM kelautan. Adapun cara yang tersebut ditempuh antara lain melalui (1) pelatihan, workshop, juga sharing knowledge, (2) kerja sejenis dalam penyusunan penyiapan pengelolaan ruang laut, dan juga (3) kerja sebanding lintas batas dalam pengelolaan ruang laut.
Pada KTT G20 dalam Bali pada 2022 silam sudah menghasilkan Bali Leaders’ Declaration yang tersebut berisikan 52 kesepakatan yang tersebut akan ditindaklanjuti seluruh anggota G20.
Dalam deklarasi tersebut, terdapat tiga isu penting yang digunakan berkaitan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan laut, yaitu ekonomi biru (blue economy), karbon biru (blue carbon), lalu penanganan sampah plastik di area laut.
Sebagai negara kepulauan terbesar dalam dunia, Indonesia berkomitmen pengelolaan pulau-pulau kecil dijalani secara berkelanjutan dengan prinsip blue economy, melalui pemanfaatan pulau-pulau kecil sesuai dengan tipologi, luasan pulau, lalu topografi pulau dengan memperhatikan aspek ekologi, ekonomi, sosial dan juga budaya.
Hal ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan kemudian Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono yang tersebut menekankan bahwa ekologi sebagai panglima dalam mengelola laut secara berkelanjutan, termasuk mengelola kawasan konservasi yang digunakan telah terjadi terbentuk dengan meningkatkan efektivitas agar memberikan dampak positif terhadap lingkungan juga memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.
Upaya KKP Menjawab Tantangan
Beberapa tantangan dalam membangun sektor kelautan juga perikanan dalam Indonesia, seperti kesulitan pencemaran sampah laut, kemiskinan pada wilayah pesisir, perubahan iklim, dan juga praktik IUU fishing.
Dalam menjawab tantangan tersebut, Indonesia melalui Kementerian Kelautan serta Perikanan miliki 5 program prioritas penyelenggaraan kelautan lalu perikanan yang berbasis dunia usaha biru, yaitu: (1) memperluas kawasan konservasi laut, dengan target perluasan kawasan konservasi hingga 30 persen dari seluruh wilayah perairan Indonesia pada tahun 2045 (seluas 97,5 jt ha), (2) melakukan penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota, (3) mengembangkan pembangunan budidaya laut, pesisir kemudian darat secara berkelanjutan, (4) pengawasan juga pengendalian wilayah pesisir dan juga pulau-pulau kecil; dan juga (5) pembersihan sampah plastik pada laut melalui gerakan partisipasi warga nelayan atau Bulan Cinta Laut.
Indonesia meyakini bahwa kelima kegiatan prioritasi sektor ekonomi biru tersebut, sektor kelautan juga perikanan akan tumbuh menjadi motor penggerak ekonomi nasional dengan tetap menjaga kesehatan laut lalu keberlanjutan sumber daya memperluas sinergi dan juga kolaborasi bersama berbagai pemangku kepentingan termasuk dengan perguruan tinggi.
Indonesia juga berkomitmen untuk terus menyokong negara-negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang dan juga negara-negara kepulauan dalam menanggapi tantangan-tantangan global mencapai SDGs. Sejalan dengan tema Kepresidenan G20 Indonesia, Recover Together – Recover Stronger. (*)
Penulis: Dr. Kusdiantoro, S.Pi., M.Sc, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Direktorat Pengelolaan Kelautan juga Ruang Laut, Kementerian Kelautan lalu Perikanan, RI
