Nikel RI Sempat Dikucilkan AS, Jokowi-Biden Setuju Bentuk Ini

Jakarta – Kementerian Energi lalu Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa kunjungan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Amerika Serikat (AS) untuk bertemu dengan Presiden AS Joe Biden membuahkan sebuah program mineral kritis yakni Critical Mineral Agreement (CMA).

Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengatakan bahwa Presiden Jokowi sudah melakukan pembicaraan dengan Presiden AS Joe Biden serta setuju untuk memproduksi CMA. Hal ini dapat memberikan kesempatan untuk Indonesia menjadi pemasok kebutuhan sel kendaraan listrik dalam area AS secara berkesinambungan untuk jangka panjang.

“Ini kan tadinya ada apa anggota senatnya kan, against lah identik mineral Indonesia utamanya nikel. Kemarin presiden (Jokowi) sudah bicara dengan Pak Biden, pada prinsipnya setuju bikin Critical Mineral Program. Akan ada kelompok kerja agar ini semua dapat jadi dirumuskan juga berjalan,” ujar Arifin saat ditemui di area area Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/11/2023).

Dia mengatakan salah satu mineral yang tersebut dimaksud difokuskan dalam program yang dimaksud disebut adalah nikel. Arifin menilai nikel merupakan mineral yang dimaksud mana paling kritikal untuk dibahas.

“Ya nanti kita mampu masuk item nikel kita mampu masuk ke sana, kan nanti harus ada FTA (Free Trade Agreement). Karena mineral ini kan sangat dibutuhkan untuk membantu energi transisi,” jelasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya memang nikel Indonesia sempat ‘dikucilkan’ oleh AS dalam aturan Inflation Reduction Act atau IRA.

Aturan ini sendiri akan memuat pemberian insentif juga subsidi terkait dengan energi hijau. Meski begitu, unsur baku nikel untuk produksi sel listrik dari Indonesia tak masuk ke dalam UU IRA tersebut.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman serta Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa AS sebenarnya membutuhkan nikel dari Indonesia sebagai pemenuhan kebutuhan pasokannya.

“Amerika (AS) ini sekarang negosiasi IRA dengan kita oleh sebab itu mereka kekurangan juga saya bilang dengan merek kalian gak sanggup anggap kami enteng kalau kalian gak mau fine,” kata Luhut dalam acara Seminar Nasional IKAXA 2023, dikutip Senin (18/9/2023).

Luhut pun menegaskan tidaklah ada suatu negara manapun pada dalam dunia yang digunakan mana berhak mendikte serta mengatur negara lain. Termasuk negara seperti Amerika Serikat.

Menurut Luhut kebutuhan nikel AS untuk komponen baku pembuatan penyimpan daya kendaraan listrik cukup besar. Oleh sebab itu, Indonesia mempunyai peran yang dimaksud hal tersebut cukup penting dalam rantai pasokan nikel dunia.

“Mereka kan butuh nikel banyak, kemudian tidaklah cukup nikel yang mana merek punya kemudian juga mereka dapat untuk menaikkan 11 kali produksi mobil listriknya. Jadi dia butuh dalam kita. Kita juga bilang, kita tidaklah punya free trade agreement dengan mereka. Kita cari bentuk lain, kerjasama untuk itu,” katanya.

Artikel Selanjutnya Jokowi, Luhut Hingga Bahlil Pamer ‘Durian Runtuh’ RI Rp510 T