Related Articles
lingkarpost.com Sejumlah karyawan Google telah dilakukan mengeluarkan pernyataan terbuka yang menyoroti dugaan adanya standar ganda di tempat perusahaan terkait kebebasan berekspresi terkait konflik antara Israel juga Palestina.
Surat itu mengutuk tindakan kebencian, pelecehan, dan juga pembalasan terhadap karyawan Muslim, Arab, lalu Palestina pada Google.
Para penandatangan surat, yang digunakan memilih untuk tetap anonim sebab takut pembalasan, menuntut agar para pimpinan, termasuk CEO Sundar Pichai, secara terbuka mengutuk tindakan yang merekan sebut sebagai “genosida yang mana sedang berlangsung dengan cara yang dimaksud paling keras.”
Selain itu, dia mendesak pembatalan Project Nimbus, sebuah kesepakatan senilai $1,2 miliar untuk memasok kecerdasan buatan (AI) kemudian teknologi canggih lainnya kepada militer Israel.
Para penulis surat mengklaim bahwa mereka, sebagai karyawan yang dimaksud beragam dari berbagai latar belakang, merasa perlu untuk menghadapi kebencian juga pembalasan yang mana merek alami dalam tempat kerja.
Dikutip via New York Times, surat itu merinci contoh perilaku yang digunakan dianggap tidaklah pantas, termasuk tuduhan terhadap warga Palestina, pemakaian kata-kata merendahkan, lalu upaya untuk memboikot bantuan bagi warga sipil Palestina.
Para karyawan juga mengoreksi manajemen Google yang digunakan dinilai “berpangku tangan” dalam menanggapi kasus-kasus ini juga bahkan menciptakan lingkungan kerja yang mana bukan kondusif dengan pertanyaan juga perlakuan diskriminatif terhadap dia yang tersebut menyatakan simpati terhadap Palestina.
Terkait hal ini, manajemen Google menyampaikan, situasi yang cuma melibatkan banyak kecil karyawan perusahaan kemudian tiada mewakili keseluruhan.
Ketegangan yang tersebut meningkat pada bulan lalu seiring konflik Israel-Palestina sudah memunculkan kembali kritik terhadap keterlibatan Google dalam Proyek Nimbus.
Pada tahun 2021, pekerja Google kemudian Amazon menyampaikan surat terbuka serupa, menyerukan agar perusahaan merek mundur dari kesepakatan tersebut, yang digunakan dianggap dapat membuka potensi pengawasan dan juga pengumpulan data yang melanggar hukum terhadap warga Palestina. Surat yang mana dirilis saat ini mencerminkan pandangan yang dimaksud serupa.
