Legislator desak DKI beri upah layak bagi 40 guru honorer bidang agama

"Ada yang tersebut tidak dibayar honornya juga mendapat saweran dari orang tua murid hingga hanya saja sekali dibayar Rp300 ribu," kata Johnny pada waktu dihubungi di tempat tempat Jakarta, Senin.

Johnny menuturkan pihaknya mendapat informasi dari Diskusi Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia (Forgupaki) bahwa sebanyak 40 tenaga institusi belajar tiada mendapat upah layak.

Sebanyak 40 tenaga institusi belajar itu tersebar di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) kemudian Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam area DKI DKI Jakarta Selatan, Ibukota Timur, DKI Ibukota Barat lalu Ibukota Pusat.

Dalam data yang mana dimaksud dibagikan, para guru yang tersebut dimaksud ada yang tersebut yang disebutkan dibayar melalui sumbangan dari orang tua murid, dibayar Rp300 ribu hingga Rp2,5 juta.

Padahal, lanjut dia, para guru honorer ini terhitung telah ada lama mengajar sejak setahun hingga enam tahun lamanya.

"Bahkan, ada bayarannya Rp50 ribu per jam, seminggu hanya saja sekali diperbolehkan empat jam mengajar kemudian ekstrakurikuler dibayar Rp150 ribu sesuai total agregat permintaan sekolah," katanya.

Karena itu, ia mendesak eksekutif Provinsi (Pemprov) DKI Ibukota untuk mengkaji ulang terkait data beberapa guru honorer yang dimaksud dimaksud diketahui tak mempunyai upah layak tersebut.

Selain itu, ia juga mengupayakan Dinas Pendidikan (Disdik) untuk melakukan pendataan ulang juga menyosialisasikan cara dan juga juga ketentuan untuk mempermudah guru honorer masuk ke di dalam data pokok sekolah (dapodik).

Dia mengaku masih sejumlah menerima keluhan terkait sulitnya mendaftar ke di tempat sistem tersebut.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Ibukota Agus Ramdani menjamin pihaknya segera menindaklanjuti aspirasi Forgupaki mengenai penghasilan guru bidang agama tersebut.

“Terkait dengan pengupahan, kita akan cek kebenarannya seperti apa lalu akan luruskan sesuai aturan yang dimaksud mana berlaku," kata Agus.