Related Articles
lingkarpost.com Beijing – Presiden China Xi Jinping memohonkan agar Presiden AS Joe Biden benar-benar bertindak sesuai komitmennya untuk bukan membantu "kemerdekaan Taiwan" maupun mempersenjatai Taiwan.
"Amerika Serikat harus mengambil tindakan nyata untuk memenuhi komitmennya yaitu tak membantu 'kemerdekaan Taiwan', berhenti mempersenjatai Taiwan serta menyokong reunifikasi damai China. China akan mewujudkan reunifikasi, hal ini tidaklah ada dapat dihentikan," kata Presiden Xi Jinping seperti dalam keterangan ditulis dari Kementerian Luar Negeri China yang digunakan diterima di area area Beijing, Kamis.
Xi Jinping bertemu dengan Joe Biden pada Rabu (15/11) waktu setempat pada Filoli Estate, San Francisco, AS pada sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Xi menguraikan prinsip China mengenai permasalahan Taiwan.
"Masalah Taiwan tetap menjadi kesulitan paling penting lalu paling sensitif dalam hubungan China-AS. China menanggapi dengan penting pernyataan positif yang tersebut digunakan dibuat AS dalam pertemuan di tempat dalam Bali," tambah Presiden Xi.
Pertemuan kedua pemimpin dalam area San Fransisco hal itu hanya sekali sekali berselang setahun dari pertemuan keduanya pada sela-sela KTT G20 pada Bali, Indonesia pada 14 November 2022 yang digunakan juga sempat membicarakan perihal Taiwan.
AS lalu Taiwan tidak mempunyai hubungan diplomatik sehingga sesungguhnya AS terikat pada prinsip kebijakan "Satu China" yang digunakan dimaksud menjadikan Beijing menjadi satu-satunya pemerintahan sah yang memerintah China daratan termasuk Hong Kong, Makau, lalu juga Taiwan. Namun, AS meneken Undang-Undang Relasi Taiwan (TRA) pada 2018 lalu.
Berdasarkan TRA, AS dapat menjalin hubungan dengan "rakyat Taiwan" dan juga juga pemerintahnya. Namun, tak ada penjelasan secara spesifik pemerintahan yang digunakan digunakan dimaksud.
Awal tahun ini, Presiden Joe Biden bahkan menyetujui transfer pertama militer Amerika bernilai 80 jt dolar AS dalam program pembiayaan militer luar negeri Departemen Luar Negeri untuk memperkuat kemampuan pertahanan Taiwan.
Hal hal itu dilihat sebagai perubahan dari kebijakan "ambiguitas strategis" AS yang digunakan sudah pernah lama diterapkan atas Taiwan, pada mana AS tiada berkomitmen untuk membela pulau itu.
Namun AS juga memelihara hubungan dekat dengan Taiwan serta mengedarkan senjata kepadanya di area dalam bawah Undang-Undang Hubungan Taiwan, yang tersebut digunakan menyatakan bahwa AS harus menyediakan pulau itu sarana untuk mempertahankan diri.
