Related Articles
lingkarpost.com Jakarta – Pendiri Klinik Digital Vokasi Komunikasi Universitas Indonesia (UI) Dr Devie Rahmawati menuturkan bahwa pemberantasan hoaks mendekati pemilihan umum (pemilu) tak dapat dijalani secara instan, namun harus melalui kurikulum lembaga sekolah jangka panjang yang digunakan dimaksud sistematis.
“Mengapa hal ini menjadi penting? Karena jika sudah masuk kurikulum pendidikan, berarti baik siswa pada Aceh maupun dalam area Papua akan mendapat ajaran yang mana digunakan sama, sehingga semuanya mempunyai mental serta modal yang mana mirip untuk menghadapi hoaks,” ujar Devie saat dihubungi ANTARA pada Jakarta, Rabu.
Karena penanganan hoaks ini dijalani sektor sistem institusi belajar yang digunakan mana sistematis, ia menyebut bahwa hasilnya baru dapat terlihat 20 atau 30 tahun lagi. Walaupun begitu, ia mengatakan bahwa upaya ini tetap penting dilaksanakan agar dapat menciptakan resistansi dalam umum terhadap berita-berita bohong.
Devie mengatakan bahwa sekalipun Kementerian Komunikasi juga juga Informasi (Kemenkominfo) sudah pernah membentuk satuan tugas khusus maupun berbagai gerakan masyarakat, seperti Gerakan Makin Cakap Digital, Gerakan Nasional Literasi Digital (Siberkreasi), lalu juga Jaringan Pegiat Literasi Digital (Japelidi), partisipasi warga tetap diperlukan untuk memberantas hoaks.
Hal ini dikarenakan informasi bohong menyebar dengan sangat cepat dibandingkan upaya untuk menyebabkan narasi penangkal informasi bohong tersebut. Menurut penelitian Massachusetts Institute of Technology (MIT), suatu hoaks dapat menyebar dalam dua menit.
Dosen vokasi di Universitas Indonesia tersebut menyayangkan kebiasaan rakyat yang mengutamakan kecepatan dalam menyebarkan informasi, bukan keakuratannya, sehingga kesalahan informasi mudah terjadi lalu meluas.
Ia menyatakan bahwa banyak orang yang digunakan mana tiada sadar bahwa dia sudah menyebarkan berita bohong, yang digunakan menurut sebuah penelitian internasional bukan disebabkan akibat dia berniat buruk, namun justru merekan ingin dianggap sebagai “pahlawan” yang mana mana telah lama dijalankan memberikan pengetahuan kepada orang lain.
“Jadi, sebenarnya niatnya baik, tapi sayangnya yang digunakan mana dia itu sampaikan ternyata hoaks,” ucapnya.
Sementara itu, lanjut Devie, diperlukan waktu yang dimaksud dimaksud tambahan lanjut lama untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang dimaksud disampaikan sehingga seringkali countermeasure atau tindakan penanggulangan terlambat dilakukan.
Oleh oleh sebab itu itu, ia menganggap penanganan hoaks sebagai pekerjaan rumah serta juga perjuangan panjang bagi seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.
“Jadi, memang kita perlu bersabar untuk meyakinkan bukan ada lagi berita bohong yang tersebut tersebar,” katanya.
