Related Articles
Lingkar Post – Ibukota – PT Organisasi Listrik Negara (PLN) Unit Induk Distribusi (UID) Ibukota Raya menjamin ketersediaan pasokan listrik dalam area lokasi penyimpanan atau gudang logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada DKI Jakarta.
General Manager PLN UID DKI Ibukota Indonesia Raya, Lasiran mengatakan, ketersediaan pasokan listrik yang disebutkan utamanya untuk kepentingan penghitungan data kata-kata oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tempat tempat DKI Jakarta.
"Di samping itu ada KPU-KPU di area area wilayah kota, kami juga sudah pernah siapkan (daya listrik). Hal ini kepentingannya kan nanti pada pada waktu habis pencoblosan, penghitungan data pada KPU," ungkap Lasiran pada waktu ditemui pada Ibukota Indonesia pada Kamis.
Selain itu, pihaknya juga sudah ada ada mengidentifikasi semua lokasi penyimpanan logistik pemilihan umum di area area wilayah DKI Jakarta.
"Kami telah lama identifikasi semua lokasi penyimpanan logistik pemilu. Listriknya kami sudah ada ada pastikan (ketersediaannya)," kata Lasiran.
Menurut Lasiran, ketersediaan pasokan listrik juga telah pernah siap dalam di lokasi-lokasi penyimpanan logistik pilpres di kecamatan.
"Kita pastikan semua titik itu kita amankan. Biasanya pada kecamatan, pada area situ penyimpanannya. Di samping KPU (Kota) gitu ya, itu (kecamatan) yang digunakan kita amankan, kita pastikan ketersediaan listriknya," kata Lasiran.
KPU DKI Ibukota telah dilakukan dijalankan memohonkan otoritas Provinsi DKI DKI Ibukota Indonesia menjamin tempat logistik juga rekapitulasi pendapat hasil pemilihan 2024.
"Karena kotak bilik kami sudah ada ada siap, itu harus didorong ke kecamatan untuk dirakit, baru di area area kelurahan yang digunakan dimaksud nantinya di area di isi dengan alat kelengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS)," kata Ketua KPU Provinsi DKI Ibukota Wahyu Dinata pada rapat bersatu Komisi A DPRD DKI Jakarta.
Wahyu mengatakan, distribusi logistik seperti paku, hingga tinta surat pendapat masih terhambat lantaran belum tersedia tempat penyimpanan bilik pengumuman maupun rekapitulasi.
Selain itu, kurangnya ukuran ruangan untuk menampung kotak pernyataan di tempat area lokasi juga menjadi hambatan pada prosesnya.
Sebagai contoh, untuk 1.500 TPS maka apabila dikalikan empat kotak maka dibutuhkan 6.000 kotak dengan luas tempat 40x40x60 sentimeter (cm).
"Untuk tempat tempat yang mana belum 'fix', kami mohon koordinasinya, kerjasamanya untuk dapat membantu kami untuk menegaskan ini dikarenakan krusial," katanya.
