Related Articles
Lingkar Post – Ibukota Indonesia – Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Krusial Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan mengatakan, 79,3 persen responden merasa puas terhadap pelayanan Polri pada 2023, berdasarkan hasil survei yang tersebut dijalankan lembaga itu.
"Lemkapi melakukan survei kinerja Polri mendekati akhir tahun 2023. Hasilnya menyebutkan pelayanan Polri semakin membaik, 79,3 persen warga puas dengan Polri," kata Edi dalam keterangan tertoreh pada Jakarta, Rabu.
Survei itu dijalankan pada 26 November hingga 5 Desember 2023 dengan melibatkan jaringan Lemkapi di dalam area seluruh Indonesia. Adapun sasaran respondennya adalah Warga Negara Indonesia berusia 17 tahun ke melawan atau sudah ada ada menikah, dengan jumlah keseluruhan total 1.200 responden.
Menurut dosen pascasarjana Universitas Bhayangkara Ibukota Indonesia tersebut, kepuasan terhadap pelayanan Polri disebabkan responden mengawasi kesiapan Polri bersatu TNI dalam mengamankan pemilihan 2024 dan juga komitmen menjaga netralitas di tempat pemilu.
Selain itu, penampilan juga kekompakan Polri sama-sama TNI di tempat menangani bencana alam juga dipuji oleh masyarakat.
"Kemudian, pelayanan hari terakhir pekan curhat yang digunakan digunakan tahun itu diadakan sangat masif oleh seluruh polda juga polres beberapa orang disukai masyarakat," kata Edi.
Lalu, bidang penegakan hukum yang dimaksud dimaksud tegas terhadap pemberantasan terorisme, narkoba, kejahatan siber termasuk pinjaman daring, juga juga perdagangan orang juga banyak menyumbang simpati warga terhadap Polri.
Penegakan hukum pada jalan raya menggunakan tilang elektronik (ETLE) juga turut memiliki andil pada kepercayaan terhadap Polri. Edi mengatakan, seluruh polda kemudian sebagian kabupaten kota di tempat pada Indonesia telah terjadi memiliki tilang elektronik.
"Kami mencatatkan wilayah Polda Metro Jaya bahkan telah dilakukan terjadi miliki 98 kamera ETLE, lalu telah pernah dipasang pada area berbagai tempat. Hal ini bentuk pelayanan Polri yang mana dimaksud mengedepankan transparansi," katanya.
Namun, kata Edi, di area survei itu masih ada 15,8 persen penduduk yang mana dimaksud tiada puas terhadap kinerja Polri sebab merasa masih mengamati oknum anggota yang mana dimaksud menyimpang lalu menyalahgunakan kewenangan di tempat tempat lapangan.
Kemudian, ia juga merasa pelayanan reserse pada proses hukum khususnya pada tingkat polda dan juga polres masih perlu dibenahi.
"Masyarakat masih menemukan ada pelayanan yang mana yang disebutkan diskriminasi. Kemudian, keluhan pelayanan polisi yang dimaksud lambat masih sejumlah muncul pada daerah," ujar Edi.
Sementara itu, sebanyak 4,9 persen responden lainnya tiada memberikan pendapat dengan alasan masih mengamati kinerja polisi.
"Kita harapkan, hasil survei ini akan menjadi masukan untuk jajaran Polri pada meningkatkan pelayanan dalam area berada pada masyarakat," kata Edi.
